KILASSULAWESI.COM,PAREPARE– Ketua Komisi II DPRD Parepare, Kamaluddin Kadir, mengharapkan Dinas Sosial Parepare betul-betul cermat memverifikasi data penerima bantuan sosial. Hal tersebut dikatakan Kamaluddin pada rapat koordinasi dengan Dinas Sosial, Kamis 7 Januari, lalu.
Legislator Partai Gerindra itu meminta Dinsos agar mengakomodir semua warga prasejahtera. Termasuk, kata dia, yang tidak terdata dalam DTKS. Itu bisa dibantu lewat dana belanja tak terduga (BTT). “Sehingga pada akhirnya, tidak ada lagi masyarakat tidak tersentuh bantuan,” harap dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Parepare, Andi Nurhatina mewanti-wanti penggunaan pagu wilayah. Ia mengingatkan agar pagu wilayah tak diotak-atik SKPD. “Termasuk kalau ada refocusing. Jangan ganggu pagu wilayah. Karena itu hak masyarakat,” ujar Legislator Golkar itu.
Kadis Sosial Hasan Ginca mengaku segera segera melakukan verifikasi dan validasi DTKS lanjutan. Hasan mengaku akan membantu masyarakat non DTKS lewat dana BTT. “Tentunya kita lihat dulu. Apakah warga itu sudah dapat bantuan atau tidak? Apakah layak dapat bantuan?. Kalau iya, segera kami bantu lewat BTT,” ujar dia. Ia menyebutkan sebanyak 14.201 warga sudah terdata dalam DTKS. Indikatornya, warga kurang mampu. (ana/B)
