JAKARTA, KILASSULAWESI– Presiden RI, Ir H Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan akan merombak susunan kabinetnya pada Rabu 15 Juni, siang ini. Adapun reshuffle tersebut dikabarkan akan melibatkan sejumlah menteri dan wakil menteri. Menurut sumber yang berada di lingkaran satu pemerintahan Jokowi, ada dua posisi menteri dan tiga jabatan wakil menteri yang akan dirombak. “Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional) Pak Hadi (mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto), Wamen ATR Raja Juli Antoni, Mendag Pak Zulhas (Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan),” katanya dikutip kemarin.
Hadi akan menggantikan Sofyan Djalil dan Zulkifli menggantikan Muhammad Lutfi
Dia juga mengungkapkan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang saat ini diduduki John Wempi Wetipo akan digeser menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. Sumber lainnya yang juga berada di lingkungan pemerintahan mengonfirmasi ada dua nama baru yang akan mengisi jabatan Menteri ATR/Kepala BPN dan Mendag tersebut.
Kemarin, Zulkifli, Lutfi, Hadi, dan Sofyan terpantau berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Turut tampak pula Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengingatkan kalau reshuffle kabinet harus dilakukan berdasarkan kinerja, bukan politis. Kalaupun ada ukuran politis, semisal ingin memasukkan kader PAN, maka yang harus diganti adalah menteri dengan kinerja yang buruk. “Nah standar dari reshuffle adalah kinerja. Jadi siapapun yang kinerjanya tidak bagus, tidak perform, maka harus di-reshuffle,” ujar Ujang dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa, 14 Juni 2022, malam.
Kendati demikian, dia mengingatkan kalau menteri adalah jabatan politis. Banyak hal yang dipertimbangkan dalam reshuffle kabinet, termasuk persoalan politik itu sendiri. “Kalau politis, (menteri dari partai politik) yang kinerjanya buruk pasti akan aman. Karena kalau terkait parpol terkait komitmen sejak awal berkoalisi. Satu partai dapat 3-4 menteri itu komitmen dari awal berkoalisi. Kalau diganti pun, akan diganti dengan orang dari partai yang sama. Yang rawan itu dari profesional atau nonparpol,” kata Ujang.(*)
