Devisit Ratusan Miliar, DPRD Parepare Diminta Pelototi LKPj Wali Kota Jelang Akhir Masa Jabatan

Kantor Wali Kota Parepare

PAREPARE, KILASSULAWESI– Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meminta DPRD untuk mempelototi Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Parepare Tahun 2022. Terlebih dengan sejumlah rumor kian berhembus, jika Wali Kota Parepare, Taufan Pawe yang segera habis masa jabatannya sudah tidak memperdulikan keuangan daerah yang cukup berat di APBD TA 2023.

Ketua Indonesian Care (INCARE) Kota Parepare, Andi M Ilham Abidin mengakui, jika anggaran keuangan Pemerintah Kota Parepare terbebani utang yang banyak. ” Besaran devisit anggaran di estimasi mencapai Rp 117 Miliar dan bisa saja lebih apa bila tetap dipaksakan penggunaan anggaran di tahun 2023 seperti di tahun sebelumnya, dengan menjalankan semua proyek, walaupun dalam kondisi keuangan yang sangat mengkhawatirkan,”katanya.

Bacaan Lainnya

Maka, kata Andi M Ilham, dipastikan akan mengakibatkan jumlah devisit makin besar, sehingga membuat keuangan daerah morat marit. “Itu akan jadi beban berat untuk pemerintahan selanjutnya, sekaligus akan berat buat masyarakat karena sangat bergantung dengan besaran nilai APBD untuk perputaran ekonomi,”ungkapnya.

Patut masyarakat ketahui, bahwa inflasi Parepare tertinggi di Sulsel dengan capaian 6,66% dan sangat variatif efeknya ke masyarakat. Dan salah satu sebab inflasi adalah tarif PDAM, sesuai penjelasan dari Kanwil Kementerian Keuangan, Sulsel.

” Maka dibutuhkan penjelasan resmi baik dari pihak eksekutif maupun legislatif tentang berapa nilai real devisit mulai tahun 2021 hingga 2022. Tujuannya agar memberikan edukasi ke masyarakat. Sehingga program yang tidak efektif dapat diminimalisir dengan keterlibatan masyarakat dalam pengawasannya,” tegasnya.

Terkait pengawasan LKPJ, lanjutnya, itu memiliki dasar karena berbagai persoalan yang terjadi. ” Bagaimana perkembangan kasus RS Andi Makkasau yang kini ditangani jaksa, atau sudah masuk pada substansial atau masih terus meraba-raba. Karena itu menyangkut cash flow keuangan daerah,”ungkapnya.

Bukan hanya itu, dana sertifikasi guru, jasa medik puskesmas dan non kapitasi, jasa call center 112, dan tenaga harian DLH apa sudah terbayarkan. ” Kendala itu bisa berdampak dengan terjadinya devisit anggaran yang mencapai 6,66 %. Maka sekali lagi bagi perpanjangan tangan masyarakat di DPRD untuk serius menyikapinya. Dan jangan hanya setuju begitu saja dengan LKPJ tersebut,”ungkap Ilham.

Terpisah, Anggota DPRD Kota Parepare, Yusuf Lapanna mengaku belum dapat memastikan besaran angka defisit APBD Kota Parepare. Namun, ia mengaku indikasi adanya defisit terlihat dari banyaknya proyek yang tertunda pembayarannya.

Kata dia, defisit anggaran APBD terjadi ketika adanya proyek yang dipaksakan. Dan belum melihat dan memastikan besaran defisit karena pembahasan LKPJ baru akan dimulai. “Belum kami lihat, tapi indikasi defisit memang ada berdasarkan info-info yang kami terima. Dan fraksi kami juga membaca hal itu,”singkat legislator Partai Gerindra tersebut.(*)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *