Miris, Dewan Akui Kecolongan Rp 2,9 Miliar untuk Jembatan Kembar di Parepare

PAREPARE, KILASSULAWESI — Dugaan jika para wakil rakyat disebut-sebut dikibuli Pemkot Parepare terkait penyusunan dan pelaksanaan APBD secara perlahan mulai memperoleh titik terang. Hal itu terungkap setelah Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Parepare yang terdiri atas komisi gabungan melakukan pemantauan ke beberapa titik proyek. Tujuannya untuk melihat progresnya terkait LKPj Wali Kota Parepare Tahun 2022.

Dua titik itu, yakni Jembatan Kembar yang ada di Jalan Suaka Alam Lestari, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat. Serta Pasar Wekke”e di Jalan Garuda, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki.

Bacaan Lainnya

Salah satu anggota Pansus DPRD Kota Parepare, Rudy Najamuddin menegaskan, harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait penggunaan anggaran. Terlebih, adanya penambahan anggaran dari Pemkot Parepare dalam proyek pembangunan jembatan kembar yang notabene telah melalui Bantuan Keuangan Pemprov Sulsel TA 2021 dan 2022.

” Evaluasi harus dilakukan karena ada penambahan anggaran Rp 2,9 miliar. Bahkan jika perlu dilakukan audit oleh tim independen karena kami tidak tahu ada penambahan anggaran. Tapi mungkin dibahas tapi secara gelondongan, dan dewan merasa kecolongan jika hal itu terjadi,”tegas Ketua Komisi I DPRD Parepare tersebut.

Tim akan membahas secara lanjutan kondisi atas jembatan kembar, khususnya terkait teknis pengerjaannya dengan menghadirkan kontraktor dan Dinas PUPR. ” Kita panggil untuk menjelaskan terkait progres jembatan kembar,”ujarnya.

Terpisah, Ketua Tim Pansus DPRD Parepare, H Nasarong mengungkap beberapa hal yang menjadi item peninjauan untuk dijelaskan oleh pihak pelaksana proyek. “Tim Pansus melakukan kunjungan di dua proyek, yakni jembatan kembar dan pasar Wekke”e. Kita berharap apa yang sudah ditinjau ini dapat dijelaskan oleh pelaksana proyek dengan membawa dokumen pada hari Selasa mendatang,” ujar legislator Golkar tersebut.

Nasarong berharap semoga jembatan kembar maupun pasar Wekke’e tidak ditemukan masalah serius utamanya perencanaan, seperti pasar Wekke’e yang belum berfungsi maksimal.

Tim Pansus DPRD Kota Parepare terdiri atas beberapa anggota dari perwakilan komisi diantaranya, H. Nasarong, H. Muliadi, Yasser Latief, Suyuti, Yusuf Lapanna dan Rudi Najamuddin. Turut mendampingi Kepala Dinas PUPR beserta Sekertaris, Kepala Dinas Perdagangan Kepala UPTD Pasar dan PPTK serta para Kontraktor.(*)

Pos terkait