PAREPARE, KILASSULAWESI– Dana perjalanan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Parepare kembali tuai sorotan. Setelah sebelumnya anggaran belanja yang cukup besar mencapai Rp 16,5 miliar. Dinilai hasil yang dicapai tidak sebanding dengan anggaran PAD yang diperolehnya hanya sekitar Rp 240 juta setahun.
Selain itu, nilai anggaran perjalanan dinasnya pun tak kalah besarnya yang mencapai Rp 2,4 miliar setahun. Diduga mencuatnya jumlah anggaran perjalanan dinas tahun anggaran 2023, menuai penilaian buruk dan sorotan tajam masyarakat.
“Jangan sampai dengan anggaran besar ini, diskominfo memanfaatkan anggaran tersebut diluar tugas kedaerahan. Apa lagi kepala daerah yang juga notabene ketua partai dalam tahun ini kian intens melakukan kunjungan baik dalam maupun luar wilayah provinsi ,”ujar Ketua LSM Laskar Indonesia Kota Parepare, Sofyan Muhammad, Selasa, 2 Mei 2023.
Sofyan pun menuding DPRD Kota Parepare yang merupakan representasi masyarakat, tak fokus memprioritaskan pembahasan anggaran dengan mengedepankan skala prioritas bagi masyarakat. Seharusnya, dewan dapat
lebih rasional dalam menyusun anggaran, apalagi sejumlah pagu anggaran yang tidak begitu penting untuk masyarakat harus bisa dikurangi, termasuk biaya perjalanan dinas.
Akan jauh lebih berfaedah bila para dewan ini memperjuangkan anggaran yang berprinsip kepentingan umum, dan memikirkan kondisi sosial masyarakat.
“DPRD lewat kinerja legislatif, sebagai perwakilan rakyat semestinya menunjukkan manfaat besar untuk kepentingan masyarakat. Mereka harus menyadari posisi DPRD itu adalah wakil rakyat, pasti kita akan mendahulukan kepentingan rakyat dari kepentingan sendiri lewat program kerja dan penganggaran,”tegasnya.
Belum ada penjelasan resmi dari Diskominfo maupun DPRD Kota Parepare terkait kondisi tersebut.(*)
