Isu Jual Beli Jabatan Mengemuka, PJ Wali Kota Parepare Diminta Segera Lakukan Mutasi dan Rotasi

Penjabat Wali Kota Parepare, Akbar Ali

PAREPARE, KILASSULAWESI– Isu tak sedap kembali mengemuka dalam beberapa minggu terakhir di Kota Parepare terkait dugaan jual beli jabatan yang melibatkan mantan kepala daerah dan ASN. Itu pun diduga lantaran terdapat simbiosis dari keduanya, di satu sisi ada ketamakan kekuasaan, dan harga atau mahar. Di sisi lain ada mental ASN yang ingin mendapat jabatan secara pintas.

Maka sejumlah pihak pun berharap kepada Pj Wali Kota Parepare, Akbar Ali untuk segera melakukan mutasi maupun rotasi dilingkup Pemerintah Kota Parepare. Menyikapi isu tersebut Anggota DPRD Kota Parepare Kamaluddin Kadir menuturkan, persoalan jual beli jabatan itu adalah kewenangan dan hak priogratif pemerintah.

Bacaan Lainnya

“Jadi adapun indikasi jual beli jabatan, DPRD tak mengetahui hal itu. Karena terkait pengangkatan, pemindahan, penurunan jabatan merupakan kewenangan wali kota selaku kepala pemerintahan,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Jika ada bukti berupa dokumen atau CCTV silahkan laporkan, maka kami khususnya dari Komisi II karena ini merupakan leading sektor yang diperluas dengan pimpinan. Maka tentunya kita akan memanggil pihak terkait, terkait pelaksanaan yang diduga ada indikasi pelanggaran-pelanggaran terkait jual beli jabatan.

” Kalau benar dugaan terjadi jual beli jabatan pada mutasi akhir jabatan Wali Kota, itu sudah melenceng dari prinsip penempatan ASN sesuai kompetensi dan tupoksinya,”ujar Kamaluddin Kadir.

Semestinya penempatan tugas,  harus sesuai regulasi, baik mengacu pada undang-undang atau permendagri. Karena hal itu sudah diatur sedemikian rupa, dilihat dari kinerja, pendidikan, dan kecakapan. “Jika tak memenuhi unsur tersebut, maka tujuan capaian kinerja dan tujuan pemerintahan tidak akan tercapai,” tegasnya.

Olehnya itu, lanjut Kamaluddin, sebagai lembaga pengawasan berharap agar lembaga yang dibuat pemerintah dapat memfokuskan diri dalam melayani masyarakat. “Nah, jika kondisi itu terjadi maka repot, DPRD sudah memberikan anggaran dalam rangka kesejahteraan dan peningkatan pelayanan ke masyarakat itu tidak berjalan dengan baik. Kita sesalkan kondisi tersebut,” ungkapnya.

Ditambahkannya, dengan isu-isu miring dan juga penyampaian pada aksi demo forum masyarakat bahagia. Maka diharapkan kepada Pj Wali Kota Parepare untuk segera mampu melakukan efaluasi akan berbagai hal yang berkembang di masyarakat terkait persoalan pemerintahan.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Rahmat Syamsu Alam menyikapi bisa tidaknya mutasi dan rotasi dilajukan oleh Pj Wali Kota Parepare. Sebenarnya Kedudukan Kepala Daerah definitif dan Penjabat Kepala Daerah adalah sama berdasarkan pasal 201 ayat (9) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada karena Kepala daerah selaku pemegang wewenang menurut pasal 65 UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sudah berakhir masa jabatannya.

Namun demikian berhubung dengan adanya Permendagri Nomor 4 tahun 2023 maka Mutasi ASN harus mendapat izin Mendagri selaku pemberi kewenangan. Untuk membuktikan bahwa Penjabat dan Kepala daerah Definitif punya wewenang yang sama maka bisa dilihat pada Penjabat Kepala daerah tahun 2022, dimana Mendagri mengeluarkan surat edaran 821 pertanggal 14 September 2022 untuk memberi Wewenang kepada Penjabat melakukan pemberhentian dan Mutasi ASN tampa Persetujuan Mendagri.

Seperti diketahui jelang akhir masa jabatannya Wali Kota Parepare, Taufan Pawe pada 30 Oktober 2023, lalu. Ia melantik ratusan jabatan baik eselon II dan III dilingkup Pemerintah Kota Parepare. Dari sebanyak 110 jabatan yang dilantik, prosesi mutasi pun menjadi isu hangat di kalangan aktivis dan masyarakat umum.

Bahkan, sebahagian besar menilai
rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkot Parepare tidak memenuhi ketentuan dan kepatutan. Patut diduga rotasi dan mutasi tidak wajar dan merupakan bentuk dari like dislike yang berupaya untuk melemahkan pihak tertentu dan kepentingan politiknya di Pileg 2024.(*)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *