PAREPARE, KILASSULAWESI– Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Suyuti, menyoroti pelaksanaan program Beasiswa Miskin (BSM) dan Beasiswa Berprestasi yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Parepare.
Ia menegaskan bahwa sasaran bantuan tersebut belum terverifikasi dengan baik, menyebabkan banyak siswa yang berhak menerima bantuan tersebut justru tidak terakomodir.
Suyuti juga mengkritik sikap seorang oknum kepala sekolah yang menyampaikan informasi kepada warga dengan cara yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP), terkesan berpolitik dalam pemilihan penerima bantuan.
“Bagaimana Parepare bisa aman-aman saja jika kondisinya seperti ini. Saya meminta kepala sekolah lebih mengedepankan asas manfaat bagi penerima, bukan karena kepentingan politik,” ujar Suyuti saat berkunjung langsung ke Kantor Disdikbud Kota Parepare, Selasa, 7 Januari 2025.
Dalam menanggapi kritik tersebut, Kepala Disdikbud Kota Parepare, HM Makmur, menjelaskan bahwa BSM diperuntukkan bagi seribu siswa mulai dari tingkat SD dan SMP. Program BSM ini berupa pakaian seragam, dan penerima tidak boleh mendapatkan bantuan ganda.
Selain BSM, terdapat juga Program Indonesia Pintar (PIP) yang berasal dari kementerian, dengan pendataan berjenjang melalui Dinas Sosial dan Kelurahan, serta dikombinasikan dengan data pokok pendidikan (dapodik) di luar usulan kepala sekolah. Sebanyak 400 siswa diakomodir dalam bantuan PIP.
Makmur menjelaskan bahwa penyaluran BSM melalui APBD Kota Parepare, dengan masing-masing kepala sekolah mengusulkan nama anak didiknya yang berhak menerima bantuan. Tahun ini, jumlah penerima BSM mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebagai tindak lanjut dari banyaknya permohonan.
Terkait dengan etika oknum kepala sekolah yang disampaikan oleh dewan, kata Makmur berjanji akan menindaklanjutinya dengan peneguran. “Kepala sekolah jangan berpolitik karena program ini adalah bantuan pemerintah,” tutup Makmur.
Dengan adanya kritik dan evaluasi terhadap pelaksanaan program beasiswa ini, diharapkan agar penyaluran bantuan pendidikan di Kota Parepare dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para siswa yang membutuhkan, tanpa adanya intervensi politik.(*)