Mantan Bupati Pangkep: Wakil Rakyat Harus Memposisikan Diri Sebagai Representasi Masyarakat

Mantan Bupati Pangkep dan juga Ketua DPRD Pangkep saat menggelar aksi didepan Gedung DPRD, Selasa, 22 April 2025

PANGKEP- Dalam orasi yang disampaikan di hadapan ratusan peserta aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), mantan Bupati Pangkep dua periode, H Syamsuddin A Hamid, menekankan pentingnya menjaga kehormatan daerah dan mempercayakan solusi kepada pemerintah daerah serta DPRD.

Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah memperlihatkan aib daerahnya, melainkan mendukung upaya bersama dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi.

Bacaan Lainnya

“Semua yang dilakukan pemerintah bersama DPRD itu mengacu pada aturan yang ada. Hari ini, harus ada komitmen antara DPRD, Bupati, dan jajarannya untuk bersatu padu. Tidak mungkin daerah ini akan lebih maju jika tidak dibarengi dengan kebersamaan,” tegas Syamsuddin, Selasa, 22 April 2025 dalam orasinya.

Sebagai mantan Ketua DPRD Pangkep, Syamsuddin juga mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dalam aksi unjuk rasa. “Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi, di mana pemerintah dan DPRD adalah satu kesatuan yang ingin melihat daerahnya lebih baik. Jangan sampai ada tindakan anarkis,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa yang digelar oleh gabungan organisasi masyarakat yang menyebut diri sebagai ‘Loyalis Yusran Menggugat’ memenuhi halaman Kantor DPRD Pangkep. Ketua DPRD Pangkep, H Haris Gani, langsung menerima kedatangan ratusan peserta aksi yang menyampaikan aspirasi mereka.

Dalam aksi tersebut, peserta aksi mengingatkan bahwa DPRD sebagai representasi masyarakat harus menjaga marwah dan martabat lembaga. Dengan jumlah penduduk Pangkep yang mencapai kurang lebih 365.000 jiwa, DPRD yang terdiri dari 35 anggota terhormat memiliki tanggung jawab besar untuk mewakili suara rakyat.

Namun, pernyataan kontroversial dari salah satu anggota DPRD, M. Ramli, A.Md Kep, saat rapat dengar pendapat di ruang sidang B DPRD Pangkep, memicu kekecewaan. Ucapannya, “Jangankan satu bupati, dua bupati pun saya tidak takut,” dianggap mencederai nilai-nilai budaya lokal seperti Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainga yang menjunjung tinggi penghormatan dan kebersamaan.

Atas pernyataan tersebut, masyarakat Loyalis Yusran Menggugat menyampaikan tuntutan mereka:

1. Mendesak M. Ramli, A.Md Kep, untuk memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada keluarga, tim, serta relawan dalam waktu 1 x 24 jam.
2. Mendesak pimpinan partai yang menaungi M. Ramli, A.Md Kep, untuk mengevaluasi statusnya sebagai kader partai.
3. Mendesak badan kehormatan DPRD Pangkep untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Syamsuddin menutup orasinya dengan ajakan kepada seluruh pihak, termasuk DPRD, untuk memposisikan diri sebagai wakil rakyat yang benar-benar mewakili aspirasi masyarakat. “Kebersamaan adalah kunci. Pemerintah dan DPRD harus menjadi satu kesatuan yang solid demi kemajuan daerah,” pungkasnya.(*)

Pos terkait