PAREPARE—Pelaksanaan Temu Konstituen dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Reses) Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Suyuti, di Daerah Pemilihan (Dapil) I Bacukiki Barat, mengungkapkan berbagai keluhan warga terkait persoalan lingkungan dan ekonomi lokal.
Dua isu utama mencuat dalam diskusi ini, pengelolaan sampah yang dinilai masih jauh dari optimal dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memunculkan keresahan di kalangan pedagang kecil.
Sampah Menjadi Keluhan Utama Warga
Warga mengutarakan kekhawatiran mereka terhadap meningkatnya volume sampah di berbagai titik kota yang tak tertangani dengan baik. Minimnya tempat pembuangan yang memadai serta jadwal pengangkutan sampah yang tidak menentu telah berdampak buruk terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Suyuti, menegaskan bahwa efektivitas penanganan sampah bukan hanya soal sarana dan prasarana, tetapi juga menyangkut kesigapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab. “Harus diakui, kesigapan dari OPD sangat menentukan. Sebelumnya, mereka mampu mengatasi persoalan ini dengan lebih baik,” ujarnya.
Sebagai solusi, warga mengusulkan agar pemerintah mempercepat langkah-langkah konkret, seperti penambahan fasilitas pembuangan sampah, peningkatan frekuensi pengangkutan, serta edukasi bagi masyarakat terkait pengelolaan limbah rumah tangga. Lebih dari itu, mereka mendorong adanya program partisipatif yang melibatkan komunitas, guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat secara berkelanjutan.
Penertiban PKL dan Sikap Satpol PP Tuai Kritik
Selain masalah persampahan, kebijakan penertiban PKL juga menjadi perhatian warga. Banyak pedagang menyampaikan kesulitan yang mereka alami akibat tindakan pemerintah yang dinilai belum memberikan solusi konkret. Menurut Suyuti, sebelum melakukan penertiban, pemerintah seharusnya telah menyiapkan sarana yang layak bagi para pedagang. “Seharusnya, pemerintah menyediakan tempat berjualan yang layak sebelum mengambil tindakan penertiban,” tegasnya.
Lebih jauh, pendekatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam proses penertiban turut menuai kritik. Beberapa pedagang menyebut tindakan Satpol PP cenderung arogan dan kurang memperhatikan kondisi mereka, sehingga memicu keresahan di kalangan masyarakat kecil.
Kegiatan Reses ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada para wakil rakyat. Diharapkan, hasil dari diskusi ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait pengelolaan sampah serta pendekatan yang lebih humanis dalam penertiban PKL.
Suyuti berkomitmen untuk membawa aspirasi warga ke dalam forum kebijakan yang lebih tinggi, guna mendorong solusi konkret yang berpihak pada kepentingan masyarakat. “Kami akan mengawal setiap masukan ini agar bisa ditindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih berkeadilan,” pungkasnya.(*)
