MAKASSAR– Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden RI di sektor pendidikan dan sosial.
Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah kunjungan peninjauan ke dua Sekolah Rakyat (SR) di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni SR Sentra Wirajaya di Kota Makassar dan SR Pangurangi di Kabupaten Takalar, pada Rabu, 20 Agustus 2025.
Rombongan dipimpin oleh Staf Khusus Menko Polkam Bidang Komunikasi dan Humas serta Staf Khusus Bidang Aktivisme, Sosial Budaya, Pergerakan, dan Ulama, didampingi pejabat dari Asisten Deputi Bidkoor Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa, termasuk sejumlah kabid dan analis Kemenko Polkam.
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat benar-benar menjangkau masyarakat miskin dan miskin ekstrem, serta mampu menjadi ruang pembentukan karakter dan pemberdayaan generasi muda.
SR Sentra Wirajaya yang melayani siswa tingkat SMP dengan sistem asrama penuh, masih menghadapi berbagai keterbatasan. Mulai dari minimnya tenaga pengajar dan wali asrama, hingga kurangnya fasilitas penunjang seperti laboratorium dan seragam siswa. Sementara itu, SR Pangurangi di Takalar yang setara tingkat SMA juga mengalami kendala serupa, termasuk kekurangan tenaga administrasi dan sarana operasional.
Meski demikian, semangat para siswa tak surut. Mereka mengaku bahagia bisa bersekolah di tempat yang tidak hanya mengajarkan akademik, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai kebangsaan. “Kami belajar bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga tentang disiplin, tanggung jawab, dan saling menghargai,” ujar salah satu siswa SR Pangurangi.
Staf Khusus Bidang Aktivisme, Sosbud, Pergerakan, dan Ulama, Neno Hamriono, menegaskan pentingnya ketepatan sasaran program ini.
“Sekolah Rakyat ini harus tepat sasaran agar tujuan pemerintah berhasil, fokus untuk membantu rakyat kurang mampu,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa pembangunan karakter adalah fondasi utama dari pendidikan inklusif.
Lebih lanjut, Neno mendorong agar jenjang pendidikan di Sekolah Rakyat diperluas hingga SMK, agar siswa siap kerja dan mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri. “Kita harus siapkan generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan mandiri,” tambahnya.
Kemenko Polkam merekomendasikan agar Kementerian Sosial segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk:
– Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan wali asrama
– Mempercepat pembangunan sekolah permanen
– Mendorong pembinaan terhadap siswa dan keluarganya
– Menyediakan pelatihan keterampilan berbasis minat dan bakat
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan program pendidikan berbasis inklusif, terutama di wilayah tertinggal seperti Sulawesi Selatan.(*)
