BONE — Ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat Bone memadati Lapangan Merdeka, Sabtu, 23 Agustus 2025, dalam aksi damai menuntut pengungkapan dan penangkapan para dalang kerusuhan demo Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan-Pedesaan (PBB P2) yang terjadi pada Selasa, 19 Agustus 2025, lalu.
Massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD) bergerak menuju Mapolres Bone sekitar pukul 13.00 WITA, membawa satu tuntutan utama: keadilan dan ketegasan aparat dalam mengusut tuntas kericuhan yang dinilai telah mencederai semangat demokrasi dan ketenangan masyarakat.
Tuntutan Terbuka: Nama-Nama Disebut, Dugaan Keterlibatan Diungkap
Dalam orasi yang berlangsung tertib namun penuh semangat, demonstran menyebut sejumlah nama yang mereka anggap sebagai jenderal lapangan aksi ricuh, di antaranya:
– Mantra Bumi (Tegak Lurus)
– Rafli (Tegak Lurus)
– A. Singke (Tegak Lurus)
– Taufik (Tegak Lurus/Pemuda Pancasila)
– Ippang (Tegak Lurus)
– Azhar Abdullah (Rio)
Tak hanya itu, massa juga menduga adanya keterlibatan dua tokoh politik lokal, yakni Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong dan Syakir, yang mereka minta agar turut diperiksa oleh aparat.
“Mendesak Polres Bone untuk mengusut tuntas dalang di balik kericuhan demo tanggal 19 Agustus kemarin,” tegas jenderal lapangan FMPD, Abd Rahman, yang memperkirakan jumlah massa mencapai 5.000 orang.
Kapolres Bone AKBP Sugeng Setyo Budhi membenarkan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan intensif terhadap kericuhan yang terjadi.
Ia menyebut telah mengantongi indikasi kuat bahwa aksi tersebut ditunggangi oleh kelompok anarko. “Kami sudah mengantongi indikasi kuat bahwa kericuhan tersebut ditunggangi kelompok anarko,” ujar Kapolres.
Penyidik Polres Bone saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti, termasuk ponsel milik demonstran yang diamankan saat kericuhan terjadi. “Salah satunya itu HP dari demonstran yang diamankan,” imbuhnya.
Aksi damai ini mencerminkan kepedulian masyarakat Bone terhadap stabilitas sosial dan integritas demokrasi lokal. Di tengah sorotan terhadap kebijakan kenaikan PBB P2, masyarakat menuntut agar ruang demokrasi tidak dicederai oleh provokasi dan kekerasan.
FMPD menegaskan bahwa aksi mereka bukan bentuk perlawanan, melainkan seruan moral agar hukum ditegakkan dan ketenangan masyarakat Bone tetap terjaga.(*)
