PAREPARE – Dengan menumpang KM Dharma Kartika IX, Wali Kota Parepare bersama Wakil Wali Kota Tasming Hamid dan Hermanto, didampingi Sekda serta unsur Forkopimda, berangkat menuju Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis pagi, 22 Januari 2026.
Rombongan besar ini disebut sebagai kunjungan kerja. Namun hingga berita ini diturunkan, tujuan resmi perjalanan belum pernah dijelaskan secara gamblang.
“Ke Kalimantan untuk mencari sesuap nasi,” ujar Wali Kota Tasming Hamid singkat, dengan nada serius, saat ditanya mengenai maksud perjalanan tersebut di atas kapal.
Alih-alih menjawab, pernyataan itu justru menambah tanda tanya publik, apakah kunjungan ini benar-benar agenda kerja, atau sekadar perjalanan tanpa arah yang jelas?
Data manifestasi mencatat ratusan orang ikut dalam rombongan wali kota. Ini menandai kesekian kalinya pejabat Parepare melakukan perjalanan ke Pulau Borneo. Namun tanpa program konkret, istilah plesiran kembali melekat di benak masyarakat.
Kritik pun bermunculan, menyoroti transparansi dan efektivitas perjalanan pejabat daerah yang menggunakan fasilitas negara. Kepala KSOP Parepare, Shaiful Horry, yang turut berada di atas kapal, hanya mengatakan singkat “Dampingi Wali Kota ke Kalimantan.”
Salah satu tokoh masyarakat Parepare, HA Rahman Saleh, menuturkan bahwa di era efisiensi seperti sekarang, kunjungan kerja pejabat dengan rombongan besar dinilai sebagai pemborosan dan tidak efektif. “Lebih menonjol unsur rekreasinya ketimbang urgensinya,” ujarnya.
Ia meminta pihak terkait untuk transparan mengenai tujuan dan sumber anggaran perjalanan ini sebagai bentuk akuntabilitas publik. Ketiadaan agenda yang jelas membuat publik Parepare menunggu penjelasan resmi.
Apakah perjalanan ini akan menghasilkan kerja sama strategis, atau sekadar menambah daftar panjang kunjungan tanpa hasil?. (*)
