MAMUJU— Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, secara resmi melantik 39 pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), Jumat, 10 Oktober 2025. Pelantikan ini digelar sebagai bagian dari strategi penyegaran birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Suhardi Duka menegaskan bahwa mayoritas pejabat yang dilantik merupakan Pelaksana Harian (Plh) yang selama ini telah menjalankan tugasnya, namun baru kali ini diresmikan melalui pelantikan formal. “Yang dilantik ini adalah mereka yang kita Plh-kan selama ini. Jadi, ada Plh banyak yang kita resmikan dengan pelantikan,” ujar Suhardi Duka.
Ia juga mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah Plh yang belum dilantik karena masih dalam tahap evaluasi dan penilaian. Sementara itu, beberapa pejabat lainnya mengalami mutasi jabatan sebagai bagian dari upaya mendinamisasi struktur organisasi pemerintahan. “Ada juga yang mutasi. Jadi, semuanya kita harapkan untuk mendinamisasi aparat, agar kinerja naik dan pelayanan semakin baik,” tambahnya.
Gubernur berharap pelantikan ini menjadi momentum penting dalam mendorong semangat kerja baru di seluruh satuan perangkat daerah. Ia menekankan pentingnya peningkatan produktivitas dan kualitas layanan kepada masyarakat sebagai tujuan utama dari rotasi dan pengangkatan pejabat tersebut. “Semoga dengan pelantikan ini ada penyegaran, kinerjanya menjadi meningkat, kemudian produktivitas dan peningkatan layanan menjadi baik,” pungkasnya.
Terkait evaluasi jabatan, Suhardi Duka menyebut bahwa sebagian pejabat yang baru dilantik akan menjalani masa kontrak selama satu tahun. Evaluasi akan dilakukan untuk menilai efektivitas dan capaian kinerja mereka, dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan jika hasilnya tidak sesuai harapan. “Ada yang satu tahun kontraknya. Kalau tidak terjadi perubahan, bisa berubah kembali,” tuturnya.
Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.(*)
