KILASSULAWESI.COM, SIDRAP — Pemkab menggelar rapat dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Sidrap. Hal itu dilakukan untuk merespons kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sidrap. “Ini merespons adanya laporan masyarakat atas kelangkaan pupuk. Tadi kita cek, memang ada perubahan sistem penebusan. Petani harus melengkapi KTP dan persyaratan administrasi lainnya,” kata Sekda Sidrap, Sudirman Bungi saat memimpin rapat di ruang kerjanya, Kamis 28 Januari.
Sudirman pun meminta kelompok tani dan pengecer pupuk subsidi berkomunikasi secara intens. “Perlu komunikasi intens di bawah pengawasan kepala desa, lurah, camat dan PPL. Agar keterlambatan distribusi pupuk dapat diminimalisir,” pintanya.
Karena itu, semua pihak saling mengambil andil. Agar tak ada lagi keluhan masyarakat soal kelangkaan pupuk subsidi. “Kami akan pertemukan semua unsur. Baik kepala desa, PPL, kelompok tani dan pengecer. Kita awali roadshow di 11 kecamatan untuk mempertemukan semua itu,” katanya.
Untuk itu, lanjut Sudirman, berharap ada kesamaan pemahaman dan kesepakatan antara kelompok tani dan pengecer terkait jadwal dan skema distribusi pupuk. “Ada kesepahaman kapan pupuk sudah harus ada di kios, kemudian kelompok tani juga harus proaktif mengatur anggotanya. Paling tidak misalnya dua minggu sebelum pemakaian, ada komunikasi intens, agar pengecer bisa mengupayakan semua kebutuhan datang tepat waktu,” pungkasnya. (ami/B)
