PAREPOS. CO. ID, MAJENE–Rapat koordinasi (Rakor) kembali digelar Pemkab Majene. Rakor kali ini terkait pemulihan dan rehabilitasi/rekontruksi bersama dengan lembaga mitra dan relawan. Rakor tersebut berlangsung di ruang pola kantor Bupati Majene dan dipimpin Asisten II bidang pembangunan setda Majene, Andi Amran mewakili Bupati Majene.
Dalam rakor percepatan pemulihan dan rehabilitasi / rekonstruksi pasca bencana gempa bumi 6,2 magnitudo di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, digelar Pemkab Majene dengan sengaja menghadirkan lembaga mitra dan relawan serta sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab Majene yang juga merupakan tim satgas transisi darurat ke pemulihan pasca gempa. Seperti diantaranya, Kepala Dinas Sosial, Kepala Balitbang, Kepala Disdikpora, Kadis PUPR, Kadis PPPA dan perwakilan BPBD serta dari Dinas Kesehatan Majene.
Sambutan Bupati, Lukman yang dibacakan, Andi Amran menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada para relawan dan lembaga kemanusiaan lainnya yang secara tulus ikhlas memberikan bantuan dan membantu masyartakat Majene. Terutama yang terdampak gempa. Pemerintah daerah sangat bersyukur dan memberikan penghargaan kepada semua pihak yang membantu baik setelah gempa hingga di masa transisi saat ini.
Pada pertemuan tersebut juga turut dibahas bagi tim relawan, bahwa tidak hanya untuk mendata aktivitas keberadaan para relawan di lapangan tapi juga untuk mensinergikan program pemerintah daerah bersama para relawan untuk percepatan pemulihan dan rehabilitasi / rekonstruksi pasca bencana gempa bumi.
Sementara Kepala Balitbang Majene, Mihttar Thala Ali mengatakan sesuai hasil kesepakatan dengan tim satgas transisi darurat ke pemulihan pasca gempa Kabupaten Majene menginstruksikan agar para camat dan kepala desa mendata tiap lembaga kemanusiaan atau para relawan yang masuk ke lokasi terdampak gempa. Tujuannya, untuk mengetahui jumlah yang sebenarnya termasuk mengindentifikasi wilayah-wilayah yang telah tersentuh bantuan.
Seperti masing- masing relawan dan lembaga kemanusiaan tersebut dibagi dalam beberapa pokja sesuai jenis kegiatan. Sebut saja, pokja kesehatan, pokja urusan pencegahan kekerasan perempuan dan anak, pokja urusan bantuan tunai dan bantuan non tunai, pokja urusan shelter hunian, pokja urusan air minum dan sanitasi, pokja urusan pemberdayaan masyarakat desa, pokja urusan bahan makanan (sembako), serta pokja urusan pendidikan.(edy/B)
