POLMAN, KILASSULAWESI — Pansus DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Polewali Mandar (Polman) Tahun Anggaran 2023 mempertanyakan keseriusan pihak eksekutif. Pasalnya, kebanyakan mereka tak menghadiri pembahasan, dan tidak memenuhi undangan terkait pembahasan LKPj di Gedung DPRD Polman, Jumat, 19 April 2024.
Anggota pansus LKPj menilai ketidakhadiran para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat pembahasan LKPj Bupati Polman tahun 2023 adalah gambaran ketidakseriusan pihak eksekutif.
Wakil Ketua I DPRD Polman, Amiruddin mengatakan, pihak eksekutif sudah sering kali tidak hadir dalam rapat pembahasan dan hari ini kita masih tunggu karena masih menunggu yang lain. Ia juga menyampaikan, hal seperti ini harusnya tidak terjadi karena dalam paripurna sebelumnya Pj Bupati Polman sudah mewanti-wanti langsung para pimpinan OPD untuk tidak meninggalkan Polewali Mandar selama pembahasan LKPJ Bupati 2023.
“Faktanya hari ini mereka (Eksekutif-red) ada yang keluar daerah ke Makassar. Artinya, para OPD ini tidak mendengarkan apa yang disampaikan Pj Bupati Polman,” ungkap Amiruddin yang ditemui diruang rapat
DPRD pun meminta Pj Bupati Polman harus tegas kepada OPD yang terlibat dalam pembahasan LKPj Bupati TA 2023 untuk menghadiri dan menghargai undangan DPRD Polman, mengingat waktu pembahasan tinggal dua minggu lagi.
“Mereka tidak hanya molor dalam pembahasan, namun penyerahan LKPj kemarin mestinya tertanggal 30 atau 31 Maret, ternyata terselenggara di 4 April 2024. Dihari kerja saja mereka tidak datang, apalagi kalau mau dibahas dihari libur!,”berang Ketua DPC PKB Polman tersebut.
Menurutnya, Polman saat ini betul-betul krisis kepercayaan, krisis kepemimpinan. Sehingga rapat pembahasan hari ini hanya dihadiri beberapa orang saja dari pihak eksekutif.
Ketua Pansus LKPj Bupati Polman, Rudi Hamzah menyampaikan, yang diundang adalah tim penyusun LKPj dan pejabat perangkat daerah lainnya dalam rangka mengkonfirmasi dokumen LKPj usai penyerahan pada tanggal 4 April 2024, lalu.
Ia mengatakan secara adminitrasi undangan rapat pembahasan sudah disampaikan staf bagian Sekwan sejak kemarin. Di era digitalisasi, kata Rudi Undangan bisa saja dikirim Via WhatsApp memanfaatkan teknologi komunikasi jika tidak sempat menerima undangan secara langsung, ” Jadi tidak ada alasan mereka (Eksekutif) tidak menghadiri rapat hari ini.”ucap Rudi Hamzah
Ia pun telah menghubungi langsung Pj Bupati Polman agar menghadirkan Sekretaris Daerah, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Inspektorat Kabupaten, Kepala BALITBANGREN, Kepala BKPP Kabupaten Polman, Kepala Badan Keuangan, Kepala Badan Pendapatan, Kepala Bagian Pemerintahan Setda dan Tim Penyusun LKPJ Bupati 2023.
Anggota DPRD Polman lainnya Ilham menambahkan banyak hal yang perlu diluruskan dalam pembahasan LKPj ini, untuk mengetahui apakah ini kesalahan dari editornya atau faktanya memang seperti ini.
Kemudian persoalan ketidakhadiran pihak eksekutif hari ini memang mencerminkan ketidakseriusan. ” Hanya karena undangan yang dianggap telat sampai, sementara berkomunikasi di era digital sekarang sangat mudah untuk melakukan pertemuan,”tutupnya.(win)
