PAREPARE, KILASSULAWESI– Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memulai kebijakan makan bergizi gratis (MBG) bagi para anak sekolah. Hari ini, program MBG akan diberikan kepada anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.
Selain itu, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga memantau pelaksanaan program MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beberapa wilayah. “Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah,” tulis Badan Gizi Nasional (BGN) dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin, 6 Januari 2025.
Badan Gizi Nasional mengungkapkan bahwa menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian. Porsi makan pagi menyumbang 20-25 persen kebutuhan gizi harian, sementara makan siang menyumbang 30-35 persen.
BGN juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar (3T) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program.
Program MBG bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
Melalui program MBG, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat. Dengan dimulainya program MBG, diharapkan generasi muda Indonesia akan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan siap bersaing menuju Indonesia Emas.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Suyuti saat dikonfirmasi terkait program MBG yang diperuntukan bagi sekitar 25 ribu lebih peserta didik. SYT mengakui, jika anggarannya belum dilakukan secara spesifik karena masih dalam tahap pendampingan.
” Dalam APBD 2025 belum ada dianggarkan secara spesifik, karena masih menunggh petunjuk teknis (juknis),”jelasnya.
Untuk besaran anggaran MBG, kata Suyuti, kebutuhan Rp 35 miliar, untuk MBG. Dimana Pemkot Parepare hanya menyiapkan anggaran Rp 12 miliar, dimana untuk saat ini disiapkan Rp 6 miliar. Namun, skema penganggaran ini belum final dan masih menunggu petunjuk lebih lanjut.
Berbeda halnya dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep yang menganggarkan Rp15 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep, Asri, menyatakan bahwa anggaran ini mungkin masih kurang mengingat banyaknya peserta didik yang akan diakomodir. Oleh karena itu, ia berharap ada dana sharing dari pemerintah pusat untuk menutupi kebutuhan keseluruhan.
Anggaran tersebut telah dibahas di tingkat DPRD Pangkep, dan saat ini mereka menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk penyalurannya. Pemkab Pangkep mengalokasikan sekitar 6,5 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk program MBG.(*)
