POLMAN, KILASSULAWESI — Pemangkasan anggaran infrastruktur nasional yang signifikan pada tahun 2025, termasuk di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah berdampak pada penundaan atau pembatalan berbagai proyek infrastruktur penting. Beberapa proyek yang terdampak antara lain pengembangan jaringan irigasi, serta pembangunan dan peningkatan jalan.
Secara keseluruhan, efisiensi anggaran infrastruktur pada tahun 2025 berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi serapan tenaga kerja, dan mempengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, perlu perencanaan ulang dan penyesuaian prioritas pembangunan untuk memitigasi dampak negatif dari kebijakan efisiensi ini.
Kepala Badan keuangan Pemkab Polman M Nawir mengatakan dampak dari pada efisiensi anggaran sesuai inpres nomor 1 tahun 2025, ada 44 milyar anggaran PUPR melalui Dau Spesifik Green (SG) dan Dak fisik pembangunan infrastruktur ditarik ke kementerian, sehingga akses atau infrastuktur yang butuh perbaikan ditunda sementara waktu.
“44 milyar anggaran PUPR direcofusing menyesuaikan inpres nomor 1 tahun 2025 jadi untuk sementara kita menunggu seperti apa kebijakan pusat.”kata Nawir yang dihubungi rabu 5 Maret 2025.
Sementara Bupati Polman Samsul Mahmud menyatakan saat ini daerah terkendala anggaran akibat efisiensi,sehingga anggaran yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur harus ditarik ke pusat.
.”Nanti kita akan tanyakan lagi ke pusat soalnya anggaran nya ditarik kurang lebih akibat efesiensi.Menindaklanjutinya nanti kita sampaikan ke kementrian bahwa seperti ini masalah daerah kami infrastruktur sangat di butuhkan,”Tutur Samsul Mahmud.
Menanggapi berita yang viral di Desa Ratte Kecamatan Tutar seorang warga ditandu menuju kepusat layanan,Bupati justru menyinggung petugas kesehatan yang harus proaktif berinteraksi dengan masyarakatnya,”Harusnya bidannya proaktif,dari dulu harus dikontrol dan dipantau jangan nanti urgent baru kasat kusut mencari pertolongan.”katanya.
Soal warga yang membangun Pustu melalui swadaya Aji Assul memberikan respon positif, ia mengatakan persoalan negara adalah tanggung jawab bersama.”Bagus itu kalau warga terlibat ada persoalan sosia,karena kata pak Prabowo masalah Indonesia tanggung jawab kita semua dan nanti ditanya Dinkes apa yang bisa dibantukan di pembangunan pustu itu .”(*)
