POLMAN,— Proyek pelebaran jalan poros yang sempat digadang-gadang akan memperlancar konektivitas antar Daerah kini menuai sorotan. Pasalnya, proses pembebasan lahan untuk proyek tersebut hingga kini tidak menunjukkan kejelasan. Pemerintah daerah dinilai lamban menindaklanjuti proyek ganti rugi dan komunikasi dengan warga terdampak.
Sejumlah warga mengaku resah karena hingga saat ini belum ada sosialisasi ulang atau keputusan resmi dari pemerintah, padahal lahan mereka sudah diukur dan dibebaskan dicap sebagai area proyek.
“Sudah lama ini diukur, katanya untuk pelebaran jalan poros. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar kelanjutannya. Kami bingung mau bertindak seperti apa,” ujar salah satu pemilik lahan di wilayah kecamatan Wonomulyo.
Di konfirmasi di salah satu Warkop di Polman Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Amanat Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (Amperak) Arwin Hariyanto angkat suara, Ia menyebut, ketidakjelasan ini berpotensi memicu konflik horizontal serta membuka celah praktik korupsi dan penyelewengan anggaran.
“Ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur. Ini soal keadilan bagi masyarakat. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka mengapa proyek ini mandek, dan apa langkah berikutnya. Jangan sampai lahan warga disandera tanpa kejelasan,” tegas Arwin Hariyanto Minggu 3 Agustus 2025.
Amperak mendesak Pemkab Polman agar segera menggelar audiensi terbuka dengan masyarakat dan mengumumkan status anggaran serta tahapan proyek tersebut. Jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan, LSM tersebut mengancam akan melaporkan kasus ini ke penegak hukum.
Ia berharap agar kedepannya Pemerintah daerah ketika melakukan suatu pekerjaan hendaknya dimatangkan dulu kajian nya, Jangan menganggarkan sesuatu yang tak jelas muara nya,karena itu pemborosan anggaran.
“Pembebasan lahan untuk pelebaran jalan poros Matakali Wonomulyo itu bukan kaleng-kaleng anggaran nya.Sampai 2 Milyar loh itu,! namun hingga kini kan tidak ada kejelasan apa bedanya dengan persiapan bandara”, ucap nya.
Sementara itu, pihak pemerintah daerah maupun dinas terkait belum ada keterangan resmi (*)
