PAREPARE— Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kota Parepare pada Jumat, 11 September 2025, sebagai bagian dari agenda nasional untuk memantau langsung progres dan kualitas perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Usai menyelesaikan agenda di Kabupaten Wajo, Menteri Maruarar akan menyambangi Perumahan Grand Sulawesi yang berlokasi di Jalan Jenderal Muh Yusuf, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki.
Kunjungan ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Perumahan Kota Parepare, Andi Hasbullah, yang menyebut Grand Sulawesi sebagai satu-satunya perumahan subsidi representatif di kota tersebut.
“Pak Menteri akan memantau langsung perumahan subsidi LPP. Grand Sulawesi dipilih karena fasilitasnya paling lengkap dibandingkan perumahan subsidi lainnya,” ujar Hasbullah.
Grand Sulawesi memang menonjol dalam hal kelengkapan fasilitas. Selain unit hunian, kawasan ini telah dilengkapi dengan sarana olahraga, pos kesehatan terpadu (pustu), taman kanak-kanak PAUD, masjid, taman lingkungan, serta fasilitas umum dan sosial (fasum dan fasos) yang memadai.
Hal ini menjadi pembeda signifikan dari perumahan komersial, karena subsidi ditujukan khusus untuk MBR dengan dukungan infrastruktur dasar yang menunjang kehidupan warga.
Setelah peninjauan, rombongan Menteri PKP dijadwalkan menghadiri jamuan makan malam di Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, sebagai bentuk apresiasi atas dukungan pemerintah daerah terhadap program perumahan nasional.
Kunjungan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Menteri Maruarar yang sebelumnya, Selasa, 9 September 2025, kemarin dalam lawatannya ke Kota Serang, Banten. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperluas akses pembiayaan rumah bagi MBR.
Salah satu inisiatif yang tengah digulirkan adalah kolaborasi pembiayaan kredit perumahan dengan proses yang mudah, cepat, dan angsuran terjangkau. Program ini diharapkan tidak hanya membantu warga memiliki hunian layak, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui renovasi rumah dan usaha mikro.
Pembangunan rumah subsidi di Indonesia kini dipandang bukan sekadar solusi hunian, tetapi juga sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Sektor konstruksi, bahan bangunan, hingga UMKM lokal turut terdorong oleh geliat pembangunan ini.
Kunjungan Menteri PKP ke Parepare menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa hunian layak adalah hak setiap warga, dan pemerintah hadir untuk memastikan akses tersebut tersedia secara adil dan berkelanjutan.(*)
