PAREPARE– Keberangkatan rombongan besar pejabat Pemerintah Kota Parepare ke Kalimantan Timur, Kamis, 22 Januari 2026, kembali menuai sorotan. Setelah publik mempertanyakan transparansi agenda dan akuntabilitas anggaran, kini giliran DPRD Parepare angkat suara.
Legislator menilai kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) memang memiliki nilai strategis, namun meninggalkan tanda tanya besar, siapa yang mengendalikan pemerintahan ketika Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda berlayar bersama?
Anggota DPRD Parepare dari Fraksi PKB, Andi Muhammad Fudail, menyebut keberangkatan Wali Kota Parepare ke Kalimantan Timur sebagai langkah positif. Menurutnya, kunjungan ke IKN penting karena Parepare adalah salah satu daerah penunjang yang berpotensi mendapat dampak strategis dari pembangunan IKN sebagai masa depan Indonesia.
Namun, Fudail tak menutup rasa kecewa. Untuk kedua kalinya, perjalanan Wali Kota turut didampingi Wakil Wali Kota dan Sekda. “Nah, siapa yang akan mengendalikan pemerintahan bila ada hal krusial?” ujarnya, menyoroti potensi kekosongan kendali birokrasi di Parepare.
Terkait laporan resmi atas keberangkatan tersebut, Fudail mengaku belum mengetahui detailnya. “Bisa jadi sudah ada penyampaian ke pimpinan. Namun kami akan terus melakukan komunikasi dan berharap mendapatkan informasi akan hal yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dengan rombongan,” jelasnya, malam tadi.
Soal anggaran, legislator PKB itu memastikan perjalanan menggunakan anggaran masing-masing yang sudah melekat, termasuk dari OPD terkait. Ia menilai penggunaan transportasi laut sebagai langkah cerdas untuk menyiasati biaya perjalanan agar lebih murah dibandingkan menggunakan pesawat terbang.
DPRD Akan Undang SKPD
Lebih jauh, Fudail menegaskan DPRD sebagai mitra pemerintah akan mengambil langkah formal untuk memastikan hasil kunjungan ke IKN benar-benar bermanfaat bagi Parepare.
“Tentunya kami dari DPRD bersama mitra akan mengundang untuk mencari tahu hasil dari kunjungan yang mereka lakukan. Ada beberapa OPD atau SKPD beserta Pak Wali Kota yang berangkat ke sana, dan sebahagian dari itu adalah mitra kami di Komisi III DPRD. Teman-teman dari komisi lain juga bisa melakukan pemanggilan atau mengundang SKPD untuk mendapatkan informasi apa saja yang menjadi komunikasi antara Pemerintah Kota Parepare dengan pihak IKN,” tegasnya.
Fudail juga menyampaikan harapan agar masyarakat Parepare tetap kritis sekaligus sabar menanti hasil perjalanan tersebut. “Kami berharap masyarakat tetap mengkritisi apa yang dilakukan pemerintah, dan juga sabar menanti hasil dari perjalanan ini. Saya yakin ini bukan hal main-main, apalagi kalau dikatakan sekadar jalan-jalan atau rekreasi. Pemerintah Kota Parepare betul serius merespons masa depan Parepare terkait IKN. Karena sekali lagi, Parepare adalah daerah penunjang dari perkembangan yang bisa kita lakukan nantinya,” pungkasnya.
Bungkamnya Pejabat, Lemahnya Koordinasi
Sorotan publik kian tajam setelah sejumlah pejabat yang dihubungi media ini memilih bungkam. Kadiskominfo, Asisten I, hingga Asisten II tidak memberikan keterangan resmi terkait keberangkatan rombongan. Sikap diam ini justru menambah kesan lemahnya koordinasi di tubuh Pemkot Parepare.
Ketertutupan informasi dari pejabat yang seharusnya menjadi corong komunikasi publik memperkuat persepsi bahwa perjalanan ke IKN belum dikelola dengan prinsip akuntabilitas. Publik pun bertanya-tanya, apakah koordinasi internal benar-benar berjalan, atau justru meninggalkan ruang kosong yang berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan. (*)
