PAREPARE– Penolakan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengguncang Kota Parepare. Dua sekolah lanjutan, yakni SMAN 2 Parepare dan SMKN 1 Parepare, kompak menolak menu yang disajikan penyedia dapur SPPG Bacukiki Barat Lumpue 1 atas nama Yayasan Berkah Ininawa Nusantara.
” Bukan cuma SMA 2 dan SMK 1 Parepare itu tadi sekolahnya menolak MBG karena tidak sesuai dengan nilainya. Bahkan di SMK 1 itu MBG baru diterima itu pun setelah siswa sudah pada pulang sekolah,”ujar salah satu tokoh masyarakat Arif, Rabu, 4 Maret 2026.
Menu yang ditolak terdiri atas kacang goreng bungkus, roti keju, abon-abon, dan dua buah pisang. Dari pantauan, nilai paket tersebut jelas tidak mencapai standar Rp10.000 per porsi sebagaimana mestinya. “Program MBG tidak kami tolak, yang ditolak itu menunya,” tegas seorang guru yang enggan disebutkan namanya.
Di tengah sorotan publik, Koordinator Program MBG Kota Parepare, Bagus Triantoro, yang dihubungi malam ini memilih bungkam. Tidak ada pernyataan resmi yang keluar terkait penolakan ribuan siswa di dua sekolah tersebut. Sikap diam ini justru memicu tanda tanya besar, apakah pemerintah daerah serius mengawasi jalannya program bergizi gratis?
Dari penelusuran media ini, SPPG Bacukiki Barat Lumpue 1 yang pertama kali beroperasi di Kota Parepare sejak 2 Juni 2025, ternyata belum memiliki surat laik higienis sanitasi (LHS). Fakta ini semakin memperkuat alasan penolakan sekolah, sekaligus menambah daftar pelanggaran yang seharusnya tidak terjadi dalam program bergizi gratis.
Penolakan di SMAN 2 dan SMKN 1 Parepare sempat diwarnai ancaman dari pihak penyedia dapur. Namun sekolah tetap kukuh menolak menu ala kadarnya. Publik menilai keberanian sekolah sebagai langkah menjaga kualitas gizi sekaligus martabat program MBG.
SPPG nakal yang terbukti mengurangi standar paket berpotensi diganjar sanksi tegas, mulai dari sanksi administratif, penghentian sebagai mitra, hingga proses pidana. Namun tanpa sikap jelas dari koordinator program, publik khawatir kasus ini akan berlarut-larut. Belum ada keterangan resmi dari pihak terkait atas kejadian tersebut.(*)
