BBM Langka, DPRD Warning OPD Lakukan Sidak di SPBU dan Pengecer

Ketua Komisi II DPRD Majene, Napirman

MAJENE – Terjadinya kelangkaan BBM di wilayah Kabupaten Majene dan sekitarnya cukup dirasakan para pengguna transportasi baik kendaraan roda dua maupun roda empat dan transportasi lainnya.

Hal itu terjadi sejak beberapa hari terakhir dan sampai kini masih langka di tingkat pengecer. Pantauan sepanjang jalan poros Majene Tinambung Kabupaten Polman para pengecer BBM pinggir jalan biasanya stok BBM banyak tersedia. Namun, saat ini sudah sepi tak ada lagi terpasang botol berisikan BBM jenis premium.

Bacaan Lainnya

Di beberapa tempat lainnya juga sulit ditemukan penjual BBM tersedia. Kalaupun ada harga per botolnya sudah melonjak tinggi dari harga biasanya. Kondisi sama di sejumlah SPBU di Kabupaten Majene juga sering kehabisa stok. Sekali biasa ada tapi antriannya luar biasa mengular membuat para pengendara berjama jam berada di sekitar area SPBU hingga sepanjang jalan poros lintas provinsi tersebut.

Dengan kondisi seperti ini membuat, Ketua Komisi II DPRD Majene, Napirman, mendesak OPD terkait seperti Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Majene untuk secepatnya turun lapangan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta para penjual di tingkat pengecer BBM wilayah Majene.

Napirman menyebutkan langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi terhadap potensi praktik kecurangan, khususnya penimbunan bahan bakar minyak (BBM) yang dapat merugikan masyarakat luas khususnya pengguna transportasi darat maupun laut serta aktivitas ekonomi sehari hari bagi masyarakat.

Dikatakannya, dugaan praktik penimbunan BBM kerap terjadi di tengah situasi distribusi yang tidak stabil, terutama ketika terjadi kelangkaan atau lonjakan permintaan konsumen.

Sehingga lanjutnya, kondisi ini sering dimanfaatkan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengambil keuntungan sesaat dengan cara menahan stok, lalu menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi di luar ketentuan resmi atau HET.

” Atas kejadian seperti ini, pihak kami mendesak Diskop Perindag turun lapangan lakukan sidak. Karena, jika berkepanjangan bisa dampaknya semakin luas dan dirasakan masyarakat yang bergantung pada ketersediaan BBM,” tegas Napirman.

Dia juga menyampaikan bahwa DPRD Majene, khususnya komisi II bidang perekonomian dan pembangunan bersedia dan siap untuk turun langsung ke lapangan bersama pihak Diskop Perindag untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar sesuai aturan tanpa menimbulkan keresahan bagi warga seperti kondisi saat ini. (Ahp)

Pos terkait