MALUKU UTARA – Di tengah capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang menembus 34 persen (year on year) pada 2025, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menegaskan masih adanya ketimpangan pembangunan yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Hal itu disampaikan Sherly saat menerima Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Komisi V DPR RI di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Rabu (22/04/2026).
Menurut Sherly, tingginya pertumbuhan ekonomi belum sejalan dengan pemerataan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah terpencil yang belum terkoneksi secara memadai.
“Pertumbuhan ekonomi 34 persen tidak berbanding lurus dengan apa yang dirasakan rakyat. Penyebab utamanya adalah belum adanya konektivitas yang berkelanjutan. Di daerah yang belum terkoneksi, kemiskinan masih sangat tinggi dan ekonomi stagnan,”tegasnya.
Sherly mengungkapkan, masih banyak masyarakat yang harus menyeberangi sungai tanpa jembatan. Di sisi lain, Sofifi sebagai ibu kota provinsi juga belum memiliki status administratif mandiri meski telah berdiri selama 26 tahun.
Akibat status tersebut, sejumlah layanan dasar belum berkembang optimal, termasuk fasilitas kesehatan.
“Sofifi membutuhkan pasar higienis, terminal, dan fasilitas umum lainnya yang selama ini belum terealisasi,”ujarnya.
Untuk mempercepat pemerataan pembangunan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan kebutuhan anggaran strategis sebesar Rp2,9 triliun kepada pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI.
Usulan tersebut mencakup:
-
Pembangunan Jalan Provinsi (IJD) sebesar Rp789 miliar.
-
Percepatan pembangunan Sofifi sebesar Rp686 miliar.
-
Akses Bandara Halmahera Tengah (Trans Kie Raha) ruas Ekor–Kobe sebesar Rp348 miliar.
-
Pembangunan ruas Tabadamai–Ekor sebesar Rp244 miliar.
-
Ruas Maba–Sagea untuk menghubungkan kawasan industri Halteng dan Haltim.
-
Perbaikan 300 rumah rusak akibat banjir dan gempa dengan kebutuhan Rp52,4 miliar.
Menurut Sherly, pembangunan ruas jalan strategis itu penting untuk memangkas waktu tempuh, menekan biaya distribusi, serta mendukung investasi besar di sektor industri.
Selain kebutuhan pembangunan, Sherly juga menyoroti realokasi anggaran tahun 2026 yang dinilai cukup besar. Total pemotongan anggaran provinsi dan 10 kabupaten/kota disebut mencapai Rp3,5 triliun.
“Kami ingin anggaran Rp3,5 triliun tersebut dikembalikan ke daerah dalam bentuk program nyata seperti jalan dan jembatan agar biaya logistik turun dan rakyat merasakan manfaat hilirisasi,”katanya.
Sementara Ketua Tim Komisi V DPR RI, Irene Roba Putri menegaskan, kunjungan kerja tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari pengawasan dan penyerapan aspirasi daerah.
“Kami membawa seluruh mitra kerja, mulai dari Kementerian PU, Perhubungan hingga Kemendesa, agar mereka melihat realita, bukan sekadar laporan ‘semua baik’ di Jakarta. Maluku Utara tidak boleh semakin tertinggal,”ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya konektivitas laut sebagai urat nadi provinsi kepulauan, termasuk usulan penambahan frekuensi Tol Laut dari satu kali menjadi dua kali per bulan, serta pembangunan pelabuhan penyeberangan di Pulau Rao, Kasiruta, Mandioli, Loloda dan Pulau Hiri.
Pertemuan ditutup dengan penyerahan dokumen usulan teknis dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Komisi V DPR RI untuk diperjuangkan dalam pembahasan APBN mendatang.
Dengan dorongan pembangunan infrastruktur darat dan laut, Maluku Utara diharapkan tidak hanya mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi di atas kertas, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat hingga wilayah terluar.(*)
