JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat merespons bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara (Sulut), Maluku Utara (Malut), dan sekitarnya.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk memprioritaskan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban secara cepat dan terkoordinasi.
Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana yang digelar secara hybrid, Kamis (02/04/2026).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menegaskan, bahwa kecepatan dan ketepatan penanganan menjadi kunci utama dalam fase awal tanggap darurat.
“Kecepatan menjadi kunci. Pendataan juga harus dilakukan secara akurat agar penanganan dapat berlangsung efektif. Penyelamatan masyarakat adalah prioritas utama,”ujar Pratikno.
Untuk mendukung percepatan penanganan, pemerintah memastikan ketersediaan anggaran melalui Dana Siap Pakai (DSP) yang dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Dana tersebut dapat segera digunakan sesuai ketentuan untuk memenuhi kebutuhan darurat di lapangan.
Selain fokus pada penanganan darurat, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan sistem manajemen bencana secara berkelanjutan.
Hal ini mencakup evaluasi kelembagaan, peningkatan kesiapan peralatan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketangguhan ke depan, baik masyarakat, infrastruktur, maupun kelembagaan,”tambah Pratikno.
Sementara itu, Kepala BNPB, Suharyanto mengungkapkan, bahwa Presiden telah menerima laporan sejak awal dan langsung menginstruksikan percepatan penanganan di lokasi terdampak.
BNPB bersama instansi terkait seperti BMKG dan Basarnas segera dikerahkan ke wilayah bencana.
“Presiden memerintahkan agar penanganan darurat dilakukan secepat mungkin. Hari ini juga tim sudah diberangkatkan ke lokasi,”ujar Suharyanto.
BNPB juga meminta seluruh unsur di daerah, mulai dari BPBD, TNI, Polri, hingga Pemerintah Daerah, untuk segera mengaktifkan posko tanggap darurat di masing-masing wilayah terdampak.
“Posko tersebut diharapkan mampu memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti logistik makanan, pakaian, air bersih dan layanan kesehatan,”kata Suharyanto.
Selain itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan pendataan dan verifikasi terhadap kerusakan akibat gempa, termasuk rumah warga, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur publik lainnya.
“Proses ini penting untuk memastikan penanganan lanjutan dapat dilakukan secara tepat sasaran,”jelas Suharyanto.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling serta jajaran pemerintah daerah dari wilayah terdampak.
Pemerintah berharap, melalui koordinasi yang solid dan langkah cepat di lapangan, dampak bencana dapat diminimalkan serta keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.(*)
