PAREPARE– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru berjalan kurang dari setahun sejak diluncurkan Presiden, kini menghadapi penolakan dari sejumlah sekolah di Parepare karena dianggap tidak sesuai prosedur.
Penolakan ini mendapat dukungan dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Ismail Bachtiar, yang menilai sikap sekolah merupakan bentuk koreksi positif agar pelaksanaan program benar-benar mengikuti aturan pemerintah.
Ismail menegaskan, sebagai partai pendukung pemerintah, PKS tetap mendukung cita-cita MBG, namun pelaksanaannya harus sesuai standar operasional prosedur (SOP). Ia menjelaskan bahwa ketentuan MBG mencakup lingkungan yang sesuai, izin PBG dan IMB yang jelas, lokasi yang tepat, distribusi yang teratur, serta bahan baku premium.
“Kadang kala masalah di lapangan tidak ketemu antara arahan pemerintah dengan mitra pelaksana. Padahal sederhana, semua sudah ada ketentuannya. Tapi ada mitra yang ingin untung banyak, akhirnya aturan dilanggar,” ujarnya, Kamis, 2 April 2026, saat menyeruput di Warkop 588, Parepare.
Ia mencontohkan, aturan mewajibkan dapur MBG menggunakan bahan premium, namun masih ditemukan penggunaan beras kualitas rendah dan minyak non-premium. “Kalau sekolah menolak, itu bentuk koreksi. Bagus, agar semua pihak mau mengikuti aturan pemerintah. Kita senang kalau begitu, karena itu strategi memperbaiki diri,” tegasnya.
Menurut Ismail, evaluasi harus segera dilakukan agar program MBG tidak kehilangan arah. “Ini cita-cita Presiden, kita dukung, kita support. Tapi harus jujur dalam evaluasi. Harapannya semua daerah berani memperbaiki diri, sehingga program ini benar-benar memberi manfaat,” pungkasnya. (*)
