PAREPARE – Pertemuan silaturahmi tokoh KAHMI Kota Parepare di Warkop LHR 828, Senin malam, berubah menjadi forum panas membahas isu tunjangan perumahan anggota DPRD dan dugaan perjalanan dinas fiktif. Hadir sejumlah tokoh, di antaranya Nur Azis Thalib, Bahtiar Abu Bakar, HA Rahman Saleh, Badius SE, Supratman, Mulyadi, serta Naya.
Penasehat KAHMI Parepare, Mukhlis Abdullahi yang juga Ketua Komunitas Peduli Bangsa (KPB) menegaskan bahwa pihaknya bersama LBH KAHMI dan KPB tengah menyiapkan aksi unjuk rasa dalam waktu dekat.
“Kami tidak ingin isu ini redup. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dugaan penyimpangan tunjangan perumahan DPRD. Jangan sampai ada yang takut, kecuali kalau memang lebih cinta dunia dan uang,” tegas Mukhlis, Selasa, 7 April 2026.
Isu yang mencuat adalah besaran tunjangan perumahan anggota DPRD Parepare yang disebut mencapai Rp8 juta per bulan. Mukhlis menilai angka itu terlalu besar dan berpotensi terjadi kongkalikong antara eksekutif dan legislatif.
“Padahal juknisnya nilai hak anggota dewan jauh lebih rendah, sekitar Rp2–4 juta. Kalau sampai Rp8 juta, itu jelas perlu ditelusuri,” ujarnya.
Mukhlis juga mengingatkan bahwa lembaga DPRD adalah simbol sakral suara rakyat. “Kalau wakil rakyat justru menzalimi rakyat dengan permainan anggaran, itu pengkhianatan. Kami akan mendukung penuh Polres dan Kejaksaan untuk menuntaskan kasus ini,” katanya.
Selain tunjangan perumahan, pertemuan KAHMI juga menyinggung dugaan perjalanan dinas fiktif yang disebut-sebut dilakukan sejumlah anggota dewan. Menurut Mukhlis, praktik semacam ini bukan hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.
“Perjalanan dinas fiktif itu bentuk manipulasi. Kalau benar terjadi, aparat harus berani menetapkan tersangka. Jangan sampai kasus ini hanya berhenti di meja penyelidikan,”tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat Parepare menunggu bukti nyata dari aparat penegak hukum. “Kalau benar-benar ada pelanggaran, jangan biarkan hanya jadi isu. Publik ingin melihat kerja nyata, bukan sekadar wacana. Kami siap turun ke jalan untuk memastikan kasus ini tidak hilang begitu saja,” pungkas Mukhlis.
Pertemuan KAHMI Parepare ini menegaskan komitmen mereka untuk mengawal isu-isu lokal yang dianggap merugikan masyarakat. Rencana aksi unjuk rasa disebut akan menjadi langkah nyata untuk menekan aparat hukum agar tidak membiarkan kasus tunjangan perumahan dan perjalanan dinas DPRD Parepare “kabur dan redup”.(*)
