JAKARTA — Pelantikan berlangsung khidmat di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik enam pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode 2024–2029.
Acara pelantikan turut dihadiri Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, bersama jajaran pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Presiden Prabowo memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan, yang kemudian diikuti penandatanganan berita acara pelantikan. Usai prosesi, Presiden dan Wakil Presiden memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, disusul para tamu undangan.
Nama dan Jabatan Enam Pejabat Baru:
1. Jumhur Hidayat — Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
2. Hanif Faisol Nurofiq — Wakil Menteri (Wamen) Koordinator Bidang Pangan.
3. Dudung Abdurachman — Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
4. Hasan Nasbi — Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
5. Abdul Kadir Karding — Kepala Badan Karantina Indonesia.
6. Muhammad Qodari — Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI.
Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 51/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih, serta Keppres Nomor 53/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
Pelantikan enam pejabat baru Kabinet Merah Putih ini menandai langkah konsolidasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat koordinasi lintas sektor strategis. Dari isu lingkungan hidup, pangan, komunikasi, hingga karantina dan kelembagaan kepresidenan, penempatan figur-figur tersebut dipandang sebagai upaya memperkuat fondasi kebijakan publik di tengah dinamika politik dan tantangan global.
Kehadiran tokoh-tokoh dengan latar belakang beragam mulai dari aktivis, birokrat, hingga konsultan komunikasi menjadi sorotan publik karena mencerminkan strategi Presiden dalam meramu kabinet yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga politis. Dengan demikian, pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sinyal arah kebijakan pemerintahan yang menekankan pada pengendalian isu lingkungan, ketahanan pangan, serta komunikasi politik yang lebih terstruktur.
