JAKARTA— Pemerintah resmi menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja nasional sebagai strategi menghadapi dinamika global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan menciptakan pola kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital, sekaligus menekan beban biaya energi dan mobilitas.
Dalam konferensi pers hybrid dari Seoul, Republik Korea, Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan ini akan menjadi tonggak perubahan perilaku kerja aparatur negara dan sektor swasta.
Pokok Kebijakan
– Work From Home (WFH) ASN: Berlaku setiap Jumat, diatur melalui Surat Edaran MenPAN-RB dan Mendagri.
– Pembatasan Kendaraan Dinas: Maksimal 50% penggunaan, dengan pengecualian operasional dan kendaraan listrik.
– Efisiensi Perjalanan Dinas: Pengurangan 50% perjalanan dalam negeri dan 70% perjalanan luar negeri.
– Car Free Day: Pemerintah daerah didorong memperluas pelaksanaan sesuai karakteristik wilayah.
– Sektor Swasta: Didukung melalui Surat Edaran Menaker, termasuk gerakan hemat energi di tempat kerja.
Sektor yang Dikecualikan
WFH tidak berlaku bagi sektor layanan publik (kesehatan, keamanan, kebersihan) serta sektor strategis (industri, energi, air, pangan, perdagangan, transportasi, logistik, keuangan).
Pendidikan
– Sekolah dasar hingga menengah: Tetap tatap muka penuh lima hari seminggu.
– Perguruan tinggi: Semester empat ke atas menyesuaikan kebijakan kementerian terkait.
Dampak Ekonomi
Airlangga menyebut kebijakan ini berpotensi menghemat:
– Rp6,2 triliun langsung ke APBN dari kompensasi BBM.
– Rp59 triliun dari pengeluaran BBM masyarakat.
Imbauan Publik
Pemerintah mengajak masyarakat mendukung kebijakan ini dengan gaya hidup hemat energi, penggunaan transportasi publik, dan menjaga produktivitas ekonomi. Kebijakan mulai berlaku 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.
“Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi dihemat sebesar Rp59 triliun,” pungkas Airlangga.(*)
