PAREPARE, KILASSULAWESI– Pertaruhan
gengsi partai politik (Parpol) di Sulawesi Selatan (Sulsel) dipastikan berjalan sengit menjelang pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) 2024. Sebab, setiap Parpol peserta pemilu ingin mendominasi perolehan kursi di Pileg 2024. Bahkan para partai politik telah memasang target cukup signifikan dengan pemetaan komposisi bacaleg mumpuni.
Pada Pileg 2024, sembilan parpol parlemen dan sembilan partai non parlemen akan bersaing memperebutkan 6.727.892 jiwa atau 6,7 juta lebih suara dengan komposisi 910 kursi di seluruh tingkatan Kab/kota dan Provinsi di Sulsel.
Saat ini jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) se-Sulsel capai 6.727.892 jiwa. Pemilih potensial perempuan yakni mencapai 3.450.211 orang. Sementara laki-laki hanya 3.277.681 jiwa.
Adapun rincian kursi diperebutkan di semua tingkatan. Sebanyak 24 kursi DPR RI, 85 kursi DPRD Provinsi dan 825 kursi DPRD di 24 Kabupaten/Kota. Komisioner KPU Sulsel Asram Jaya mengatakan, untuk pemilu 2024 tak ada perubahan kursi di tingkat Provinsi dan DPR RI.
“Untuk jumlah kursi di tingkat Provinsi dan DPR RI tak berubah. Tetap sama seperti pemilu tahun lalu. Dimana kursi DPR RI 24 kursi di tiga dapil se-Sulsel dan Provinsi 85 kursi di 9 dapil,” jelasnya, Senin, 17 April 2023. Asram Jaya menyampaikan perubahan dapil dan penambahan kursi hanya terjadi di tiga Kabupaten yakni Kabupaten Bantaeng, Takalar dan Luwu Timur.
“Rincianya Kabupaten Takalar yang sebelumnya mendapat 30 kursi pada 2019 bertambah menjadi 35 kursi pada Pemilu 2024, Bantaeng bertambah dari 25 menjadi 30 kursi, dan Luwu Timur mendapat kuota 35 kursi dari sebelumnya 30 kursi,” jelasnya.
Asram menjelaskan penambahan jumlah kursi legislatif pada tiga daerah tersebut berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 457 Tahun 2022, tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum 2024. Keputusan tersebut berdasarkan pada Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diterima KPU RI pada tanggal 14 Oktober 2022 dari Dirjen Dukcapil Kemendagri.
“Secara kalkulasi, hitungan jumlah kursi berdasarkan jumlah penduduk. Hitungan berdasarkan jumlah penduduk dari penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) kepada KPU pusat,” terangnya. Sedangkan untuk perebutan 24 kursi di DPR RI pemilu 2024.
Rincian perdapil, untuk Dapil Sulsel I meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mendapat alokasi 8 kursi. Dapil Sulsel II dengan 9 kursi meliputi Kabupaten Sinjai, Bone, Maros, Bulukumba, Pangkep, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare. Dan untuk Dapil Sulsel III meliputi Kabupaten Sidrap, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Pinrang, dan Kota Palopo dengan alokasi 7 kursi.
Untuk pembagian Dapil dan jumlah kursi DPRD Sulsel pada Pemilu 2024, Dapil Makassar A dengan kuota 9 kursi. Dan Dapil Makassar B hanya 6 kursi, sama seperti pemilu 2019. Selanjutnya, Dapil Sulawesi Selatan 3 meliputi Kabupaten Takalar dan Gowa dengan 9 kursi. Dapil Sulawesi Selatan 4 dengan 7 kursi meliputi Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto.
Selanjutnya, Dapil Sulawesi Selatan 5 sebanyak 6 kursi terdiri dari Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba. Berikutnya, Dapil Sulawesi Selatan 6 dengan 9 kursi didalamnya ada Kabupaten Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru dan Kota Parepare. Dapil Sulawesi Selatan 7 dengan alokasi 7 kursi meliputi Kabupaten Bone.
Sedangkan, Dapil Sulawesi Selatan 8 mendapat 7 kursi terdiri dari Kabupaten Soppeng dan Wajo. Dapil Sulawesi Selatan 9 dengan alokasi 9 kursi meliputi, Kabupaten Sidrap, Pinrang, Enrekang.
Kemudian, Dapil Sulsel 10 dengan 5 kursi meliputi Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Terakhir dapil Sulsel 11 dengan alokasi 11 kursi meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo.
Terpisah, Direktur Politician Academy, Bonggas Chandra, ia menilai peluang keterpilihan figur baru untuk di pemilihan legislatif (Pileg) 2024 terbuka. Trend petahana tak mendominasi dan keterpilihan cukup rendah. “Kondisi itu, khususnya bisa dilihat di dua kali Pileg DPRD Sulsel terakhir. Pada Pileg 2014, dari 85 kursi, hanya 28 petahana yang terpilih kembali atau cuma 32,9 persen saja. Pada 2019 prsentasinya naik, tetapi kecil, yaitu hanya 33 petahana dari 85 kursi,” jelasnya.
Bonggas Chandra mengatakan persestase ini merupakan terkecil jika dibandingkan provinsi lain di Sulsel (diluar wilayah ini). “Ini termasuk yang persentasenya terkecil, di DPR lain rata-rata petahana yang terpilih kembali 50 persen, selebihnya wajah baru. Nah di sini di bawah 50 persen, ada apa?. Menarik di teliti,” katanya.
Menurutnya, hal sama juga akan terjadi pada perebutan kursi di DPR RI pun demikian. Diketahui ada tiga dapil untuk DPR RI perwakilan Sulsel, yaitu dapil 1, dapil 2 dan dapil 3. Pada pileg 2019, untuk dapil 1, dari delapan petahana ada lima yang terpilih kembali. Dapil 2, dari sembilan petahana, terdapat 6 yang terpilih lagi. “Namun, yang menarik di dapil 3, karena tak satu pun yang terpilih kembali. Rendahnya keterpilihan kembali petahana ini juga terjadi di kabupaten kota,” jelasnya.
Kondisi ini, lanjut Bonggas, terjadi karena beberapa hal diantaranya, ketidakmampuan petahana menjaga konstituennya. Mereka tidak bisa menunaikan janji politiknya. Kemudian mereka tidak turun ke lapangan atau tidak turun lagi ke konstituennya. Atau mungkin over ekspektasi dari opininya. Itu juga bisa terjadi. Atau barangkali pemilihnya sudah cerdas. “Artinya petahana sebagai kandidat itu tidak terlalu kuat. Sehingga menjadi harapan besar bagi para penantang baru,” ungkapnya.
Peluangnya lagi kata Bonggas, pada Pileg 2019, tingkat partisipasi pemilih di Sulsel diangka 78,1 persen. Artinya masih ada sekira 22 persen yang golput yang tidak memilih. Artinya ini juga peluang bagi penantang baru. Bagaimana caranya untuk menggaet mereka untuk datang ke TPS untuk memilihnya. “Karena mungkin mereka tidak datang memilih karena mereka anti politik, tetapi mungkin karena merasa belum mendapatkan sosok-sosok yang mereka pilih. Jadi semakin sering turun mempromosikan diri mungkin bisa jadi kunci,” katanya.
Analisis politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Attock Suharto mengatakan sebenarnya petahanalah yang paling besar peluangnya untuk kembali terpilih pada pemilu berikutnya.
“Tetapi tidak dibisa dipungkiri bahwa dalam dua kali pemilu, mayoritas petahana tidak duduk lagi,”jelasnya.
Kondisi tersebut kata dia bisa disebabkan beberapa hal, misalnya saat menjabat, petahana tidak menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya.Petahana banyak yang tidak produktif dan tidak kreatif dalam memformulasi aspirasi konstituennya.
Petahana banyak yang datang di saat butuh suara. Tidak memaksimalkan fungsi-fungsi kedewanannya untuk membantu masyarakat. “Jadi momentum pemilu mesti dimanfaatkan dengan baik oleh para penantang, minimal memanfaatkan kelengahan petahana yang juga datang di saat baru mau pemilu,”ungkapnya.
Target Parpol
Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras ditengah peresmian kantor DPC Gerindra Kota Parepare menargetkan 17 kursi DPRD Sulsel dan 5 kursi DPR RI. Adapun untuk DPRD kabupaten/kota target 150 kursi. Ketua Kamar Dagang dan Industri Sulsel itu telah mengintruksikan kepada seluruh kader Gerindra untuk memanaskan mesin partai dan melakukan penguatan infrastruktur mulai tingkat DPC, PAC, ranting hingga ke tingkat anak ranting.
“Kami sudah instruksikan DPC menyiapkan peran dan starategi dalam menghadapi pemilu legislatif dan pilkada serentak 2024. Sekarang kami harus bekerja membenahi struktur sampai tingkatan TPS,”jelasnya.
Senada juga disampaikan Ketua DPW NasDem Sulsel, Rusdi Masse Mappasesu menerangkan, partai besutan Surya Paloh ini juga memasang target signifikan. Misalnya untuk kursi DPRD Provinsi dari 12 kursi menjadi 20 kursi di Pileg 2024.”Ini supaya bisa mengusung sendiri calon Gubernur Sulsel. Artinya hari ini kita tidak usah bicara siapa calon gubernur namun kita harus persiapkan kendaraannya,” terang mantan Bupati Sidrap dua periode itu.
Begitu pun untuk kursi DPR RI dan Kabupaten/Kota, NasDem juga mengamini memperoleh kursi signifikan. Yakni pada Pileg 2019, NasDem memperoleh 105 kursi Kabupaten/Kota dan empat kursi DPR RI. “Untuk (kabupaten/kota) kita target 177 kursi atau sampai 180. Untuk DPR RI, awalnya empat kursi, kalau enam kursi sudah pasti dan bisa tujuh kursi. Olehnya itu kita harus mempersiapkan kader ke nasional,” optimis RMS.
Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe memasang target tinggi pada kontestasi Pileg mendatang. Antaranya kursi DPR RI, Golkar Sulsel memasang target 10 kursi. “Target kami 10 kursi. Tapi mungkin capaiannya cuma tujuh kursi untuk ke Senayan. Tapi itu sudah memenuhi target yang diharapkan DPP Partai Golkar,” kata Taufan Pawe.
Dia menyebutkan, untuk kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Golkar Sulsel memasang target perolehan kursi setidaknya bisa mengusung tunggal di Pilkada. Sehingga, kata Wali Kota Parepare dua periode ini, proses perekrutan Bacaleg Golkar tidak sembarangan.
Di mana dimulai 200 persen kemudian dikerucutkan menjadi 100 persen, serta dilakukan seleksi ketat dengan menerapkan uji kelayakan dan kepatutan. ” Nanti kami bentuk tim. Apakah mereka siap lahir dan batin. Jangan sampai cuma siap lahir saja,” katanya.
Tak ingin kalah, parpol berstatus non parlemen juga memiliki ambisi dalam pertarungan di Pileg 2024 nanti, khususnya bisa lolos ambang batas.
Ketua DPW Perindo Sulsel, Sanusi Ramadhan mengungkapkan, partai besutan Hari Tanoesoedibjo telah memiliki modal dengan mendudukkan kadernya sebanyak 23 orang tersebar di sejumlah daerah pada Pileg 2019.
Sehingga ia berharap semua kader di setiap tingkatan harus yakin dan komitmen meraih kemenangan. “Pemilu 2024 lewat tim TFP dan Bappilu, kita berharap melahirkan Bacaleg handal dan potensial,” singkatnya.
Begitupun dengan Hanura Sulsel sudah mulai melakukan penjaringan Bacaleg. Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Hanura Sulsel, Amir Anas pihaknya mulai menyusun komposisi Bacaleg sebelum menyerahkan Daftar Caleg Sementara (DCS) ke KPU pada April 2023 nanti. Kata dia, Hanura memiliki target besar pada Pileg 2024 dengan mengembalikan kejayaan partai besutan Oesman Sapta Odang di Sulsel, dimana Pileg 2009 ia mampu mendudukkan tujuh kader terbaiknya di DPRD Sulsel, namun 2014 menurun enam kursi dan Pileg 2019 tinggal menyisakan satu kursi. “Kalau cuma memasang Caleg begitu saja saya kira gampang, tapi kami ingin bagaimana caleg-caleg yang kami pasang mampu mendulang suara,” optimisnya.
Di sisi lain parpol pendatang baru juga memiliki ambisi meraih kursi di Pileg 2024, seperti Partai Buruh, Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Ummat. Manager Strategi dan Operasional Jaringan Suara Indonesia (JSI), Nursandy Syam menilai, meski pertarungan di Pileg nanti melibatkan seluruh partai politik, namun pemetaan komposisi figur Bacaleg antar partai bisa memberi gambaran peta persaingan pada Pileg mendatang.
Nursandy menyebutkan, jika melihat gambaran komposisi Bacaleg partai politik saat ini di setiap Dapil, dipastikan persaingan akan berjalan sengit.
“Bahkan akan cenderung lebih terasa atmosfernya diantara sesama caleg di internal. Sehingga harus mampu mengelola kekuatan caleg yang dimiliki untuk kepentingan elektoral partai, ” tukasnya
Menurut Nursandy, beberapa figur caleg yang akan dimajukan oleh masing-masing parpol memang cukup kompetitif. Sebab beberapa diantaranya tokoh-tokoh lokal hingga kepala daerah yang populer dan punya pengaruh di masyarakat.
Katanya, Parpol yang mendorong figur-figur kuat dalam satu dapil tentu akan punya peluang lebih besar untuk mendapatkan kursi bahkan menambah perolehan kursinya. “Sekalipun bukan satu-satunya jaminan. Sebab dalam kontestasi Pileg banyak variabel yang akan ikut menentukan capaian sebuah parpol,” tandasnya.
Di sisi lain, Pengamat Politik dari Universitas Hasanuddin, Sukri Tamma menilai, pagelaran Pemilu secara serentak otomatis berpotensi memecah konsentrasi setiap partai politik. Mengingat Pemilu nanti Pilpres dan Pileg digelar bersamaan. Di mana koalisi parpol di Pilpres saling memiliki kepentingan untuk memenangkan pasangan calon, di sisi lain diharuskan merebut kursi di legislatif untuk lolos parlemen trheshold. “Secara tidak langsung fokus mereka terpecah. Jadi bisa saja partai fokus untuk pemenangan Pilpres, tapi tidak Pemilihan Legislatif. Karena di sisi lain mereka bertarung di Pilpres, dan berupaya mencari suara di Pileg,” katanya.(*)
