Setiap 22 September, Sulawesi Barat merayakan bukan sekadar hari jadi, melainkan momen refleksi kolektif. Di usia ke-21 tahun pada 2025 ini, kita tak lagi bisa menyebut provinsi ini sebagai “muda”.
Oleh: Suhardi Duka (Gubernur Sulawesi Barat)
Namun, menyematkan label “dewasa” pun belum sepenuhnya tepat. Yang pasti, kita patut bersyukur, daerah yang lahir dari keringat dan air mata para pejuang kini telah berdiri tegak, meski belum sepenuhnya kokoh.
Saya percaya, Sulawesi Barat berada di jalur yang benar. Ini buah dari kebijakan para pemimpin terdahulu Anwar Adnan Saleh, Ali Baal Masdar, dan para penjabat lainnya yang telah meletakkan fondasi pembangunan. Namun, berada di jalur yang benar tak serta-merta berarti bebas dari persoalan. Kita masih berkutat dengan tantangan mendasar, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sektor ekonomi.
Sebagai gubernur bersama Pak Salim S Mengga, kami memulai amanah ini dengan membaca ulang data. PDRB Sulawesi Barat masih didominasi sektor pertanian dan perkebunan (40%), sementara sektor industri hanya menyumbang sekitar 10%. Bandingkan dengan Bali yang 55% PDRB-nya berasal dari pariwisata dan industri, atau Jawa Barat yang menjadikan manufaktur sebagai tulang punggung ekonominya. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa Sulawesi Barat belum cukup berimbang.
Pertumbuhan ekonomi kita stagnan di angka 4%, di bawah rata-rata nasional. Angka kemiskinan masih berkisar 10–11%, dan meski pengangguran di bawah 3%, mayoritas pekerja (74%) berada di sektor informal. Ini berarti banyak warga tanpa jaminan sosial, tanpa tabungan, dan rentan jatuh miskin jika sakit atau kehilangan pendapatan.
Kami menyadari, kemiskinan ekstrem (desil 1) hanya 1%, tapi desil 2 dan 3 miskin dan hampir miskin mencakup jumlah yang jauh lebih besar. Maka, intervensi kami dimulai dari sektor kesehatan. Bersama BPJS, kami dorong Universal Health Coverage (UHC) di seluruh kabupaten. Kini, cukup dengan KTP, masyarakat bisa berobat di rumah sakit pemerintah maupun swasta.
Kami juga menyalurkan bantuan langsung Rp 2 juta kepada 5.000 kepala keluarga miskin ekstrem. Di bidang pendidikan, sistem beasiswa kami rombak agar tak hanya mengakomodasi prestasi, tapi juga memberi ruang bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2.
Efisiensi anggaran pasca Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memang mengguncang perencanaan. Dana transfer ke daerah berkurang hingga 30%. Tapi kami menjawab tantangan ini dengan fokus pada sektor unggulan: pertanian dan perkebunan. Program padat karya digulirkan, biaya produksi dan logistik ditekan, dan hasilnya mulai terlihat: sektor pertanian tumbuh, sementara konstruksi dan pertambangan justru mengalami kontraksi.
Kami juga mendorong reformasi birokrasi. Jumlah OPD dipangkas dari 42 menjadi 36. Beberapa peraturan daerah dan peraturan gubernur kami revisi. Namun, kami akui, laju birokrasi belum secepat yang diharapkan. Mindset aparatur belum sepenuhnya selaras dengan kompleksitas tantangan hari ini.
Penempatan pejabat tak lagi berdasarkan like and dislike. Kami ingin birokrasi yang bergerak cepat, tepat, dan berorientasi pada hasil. Target kami: menurunkan angka kemiskinan 1% per tahun dan mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di akhir periode. Dua triwulan terakhir menunjukkan tren positif: kemiskinan turun 0,5%. Kami optimis, target bisa tercapai jika eksekusi APBD dan layanan publik berjalan baik.
Di usia ke-21 tahun, Sulawesi Barat masih punya banyak pekerjaan rumah. Tapi saya percaya, pembangunan bukan hanya tugas pemerintah. Dunia usaha, masyarakat sipil, dan seluruh komponen masyarakat punya peran vital. Dengan kolaborasi dan sinergi, kita bisa wujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.
Saya dan Pak Salim S Mengga berkomitmen menjaga warisan positif dari pemimpin sebelumnya, sekaligus memperbaiki yang belum tepat. Ini bukan sekadar janji politik, tapi ikhtiar untuk menunaikan cita-cita para pejuang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.
Selamat ulang tahun, Sulawesi Barat. Mari terus melangkah, dengan harapan dan kerja nyata. (*)
