POLMAN,– Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah dalam Kota Polewali Mandar menjadi sorotan serius DPRD Polman. Dalam rapat bersama pemerintah kelurahan dan pihak terkait, para anggota dewan menilai kondisi banjir saat ini sudah berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya karena genangan kini lebih sering terjadi di kawasan perkotaan meski hujan hanya berlangsung singkat.
Anggota DPRD Polman dari Komisi III, Tanda, mengatakan kejadian banjir kali ini merupakan kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, selama ini wilayah Matakali dikenal sebagai daerah yang kerap terdampak banjir, namun kini justru kawasan dalam kota yang mengalami genangan cukup parah.
“Baru kali ini terjadi hujan sekitar satu jam langsung banjir. Dulu biasanya Matakali yang sering terdampak, sekarang justru wilayah dalam kota yang lebih sering tergenang. Ini harus diperhatikan, apakah ada penyumbatan atau persoalan lain pada saluran drainase,” ujar Tanda.
Hal senada disampaikan Hj Lisda yang mempertanyakan tindak lanjut master plan drainase yang sebelumnya telah dianggarkan pada tahun 2020. Ia menilai persoalan pendangkalan drainase tidak lepas dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air.
“Drainase ini sebenarnya sudah memiliki perencanaan, tetapi kesadaran masyarakat juga penting karena banyak sedimentasi dan sampah yang menyebabkan pendangkalan saluran,” katanya.
Sementara itu, Lurah Pekkabata menjelaskan banjir yang terjadi hanya beberapa jam setelah hujan disebabkan banyaknya sedimen yang menumpuk di drainase. Pemerintah kelurahan bersama masyarakat telah melakukan pengerukan di Jalan Hos Cokroaminoto karena kondisi saluran air semakin menyempit akibat timbunan tanah.
“Dulu saluran air lebarnya sekitar dua meter, sekarang tidak sampai satu meter karena dipenuhi sedimen. Air berkumpul di tengah tetapi sulit keluar karena terjadi penyumbatan. Gotong royong rutin dilakukan, namun memang perlu pelebaran agar air lebih cepat mengalir,” jelasnya.
Merespons kondisi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Polman Sarinah meminta agar seluruh masyarakat yang berada di sekitar saluran drainase didata, termasuk pengecekan sertifikat lahan. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk melakukan pelebaran saluran air.
“Kami akan komunikasikan dengan pihak BPN apabila pemerintah berencana melakukan pelebaran drainase demi mengurangi risiko banjir,” tegasnya.
Lurah Madatte, Muhammad Rasyid, juga menyampaikan bahwa persoalan banjir di wilayahnya dipengaruhi oleh elevasi kemiringan sungai yang menyebabkan aliran air tidak lagi memiliki muara yang baik. Kondisi tersebut diperparah oleh pendangkalan saluran pembuangan dan minimnya kesadaran masyarakat menjaga drainase.
“Solusinya memang harus ada perbaikan saluran air dan pengerukan sedimentasi agar aliran kembali lancar,” ujarnya.
Senada dengan itu, Lurah Manding, Syahrir, mengatakan pendangkalan pada saluran pembuangan menjadi persoalan utama di wilayahnya. Ia mengusulkan agar kegiatan gotong royong terus digalakkan sebagai langkah penanganan sementara sambil menunggu perbaikan infrastruktur.
Di akhir pertemuan, Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin menyatakan akan membawa para lurah dan camat untuk bertemu langsung dengan pihak Provinsi Sulbar guna memaparkan kondisi banjir yang terjadi di masing-masing wilayah.
Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah pusat maupun instansi terkait dapat segera mencarikan solusi konkret untuk mengatasi banjir yang semakin sering terjadi di kawasan perkotaan.
DPRD berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat dapat mempercepat penanganan banjir sehingga warga tidak lagi dihantui genangan setiap kali hujan turun,Harap Amirudin.(*)
