KILASSULAWESI.COM,MAJENE—Bupati Majene, H Fahmi Massiara kembali menggelar rapat teknis percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anak melalui perencanaan penganggaran responshif gender (PPRG). Rapat yang turut dihadiri Wakil Bupati, H Lukman beserta sejumlah pimpinan OPD pemkab Majene berlangsung di kantor Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten Majene, Selasa 15 Oktober 2019.
Bupati Fahmi sebelum memulai sambutannya terlebih dahulu menyampaikan penghargaan kepada seluruh stakeholder yang telah menginisiasi rapat teknis percepatan pelaksanaan dan penganggaran yang responsif gender tersebut.
“Penghargaan ini saya berikan atas inisiasi dan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan yang adil melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sesuai yang diharapkan,”sebut Fahmi.
Namun demikian, upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan sebenarnya telah lama dilakukan. Seperti diketahui upaya itu telah dilakukan pihak pemerinta pusat, pemkab, swasta, organisasi masyarakat maupun kalangan perguruan tinggi. Semuanya itu memiliki tujuan yang sama tak lain adalah untuk mensejahterakan masyarakat.
‘‘Untuk itu kita semua menyadari bahwa perwujudan masyarakat yang adil dan makmur tidak terlepas dari upaya seluruh unsur dalam setiap bangsa,”pungkasnya lagi.
Karena itu, gender yang merupakan aspek yang sangat penting dan harus direspon dalam setiap aktivitas pembangunan. Alasannya, gender merupakan salah satu tujuan utama pembangunan global ( Sustainable development goals atau SDGs) yang merupakan hasil kesepakatan dari negara-negara sedunia.
Artinya lanjut Fahmi mengatakan, semua laki-laki dan perempuan dapat dilibatkan secara optimal dalam peran serta pembangunan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan.
Hanya saja, kondisi kesetaraan gender di Indonesia masih berada pada posisi yang memprihatinkan jika dibandingkan dengan negara lainnya. Ini dikarenakan masih banyak pemahaman yang tidak pas tentang pemahaman keadilan gender itu sendiri. Aka tetapi dalam upaya mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah pihak Kementerian PP dan PA telah melakukan berbagai sosialisasi dan fasilitasi serta pendampingan pada seluruh provinsi dan beberapa kabupaten dan kota. Termasuk di daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Perencanan Daerah (Bapeda). (edy/ade)
