KILASSULAWESI.COM, PAREPARE —
Konsultan politik, Nurmal Idrus menyebut persoalan video asusila yang diduga mirip Ketua DPC PDI Perjuangan di Kabupaten Pangkep, belum bisa disimpulkan sebagai bentuk serangan ke Pilkada.
Nurmal menyatakan kasus tersebut harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu. Sebab asas praduga tak bersalah harus diutamakan. Jika Ketua DPC PDIP itu merasa dirugikan tentu pilihan terbaiknya yakni mengujinya di depan hukum.
Lewat proses hukum agar bisa diketahui siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang salah dalam posisi ini. “Saya tidak bisa lebih jauh mengomentari itu, itu perlu diklarifikasi dulu dengan baik,” jelas Nurmal, Jumat 6 November 2020.
Dia melihat yang diduga itu hanya ketua partai. Namun, bukan calon kontestan Pilkada. Meskipun faktanya mendukung. Sehingga, kata Nurmal, itu belum bisa dikategorikan sebagai serangan black campaign. “Yang kedua, kalau dalam konteks politik. Biasanya efektif itu harus menyerang langsung calon (kontestan). Kalau partai pendukungnya relatif tidak terlalu memiliki daya gebrak di masyarakat untuk mengubah persepsi pemilih,” sambung Nurmal dari Lembaga Konsultan Politik Nurani Strategic.
Argumentasinya, Pilkada adalah konteks figuritas. Figur yang ikut bertarung. Jadi, ketika hanya partainya yang diserang, atau figur partai yang diserang. Biasanya tidak terlalu berpengaruh kuat dalam mengubah persepsi publik.Ketika langsung ke calonnya. Kemudian pengelolaan isunya bagus tentu akan berpengaruh ke tingkat keterpilihan calon.
Serangan kampanye hitam, Nurmal sebut hanya mengarah ke fitnah. Artinya sesuatu hal yang tidak dilakukan tapi ditembakkan atau disuarakan oleh lawan. “Black campaign itu kadang kala memang mengubah persepsi pemilih. Jika tidak ada klarifikasi bisa jadi itu dianggap benar. Jadi memang ketika calon diserang black campaign harus ada klarifikasi dan mengujinya di depan hukum. Seperti kasusnya Pangkep ini,” pungkasnya.(esa/B)
