KILASSULAWESI.COM, BARRU— Puluhan pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Palanro, Kecamatan Mallusetasi mulai merasakan ketidakcocokan dan sinergitas dibawah kepemimpinan Kepala Puskesmas (Kapus), drg M Darmin. Bukti ketidakpuasan itu pun tertulis dalam 12 poin persoalan yang dihadapi para pegawai di Puskesmas Palanro.
Para pegawai ini mengeluhkan kinerja pimpinannya dalam sebuah surat pengaduan yang ditandatangani puluhan pegawai dengan berbagai alasan. Beberapa diantaranya, sudah tidak nyaman lagi bekerja dibawah ke pemimpinan Kapus Palanro, drg M Darmin Halmin.
Sistem kepemimpinan yang tidak adil diantara pegawai bawahan, pemimpin yang arogan bersikap semena- mena terhadap bawahan terutama dalam hal pengambilan keputusan secara sepihak tanpa melalui musyawarah. Selama masa pandemi tidak diberlakukan sistem Work From Home (WFH), kendati banyak staf yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sehingga para pegawai ini senantiasa khawatir dengan penyebaran yang semakin meluas.
Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan untuk tenaga sukarela yang ditahan tidak dibagikan kepada yang berhak tanpa alasan yang jelas. Ada sejumlah barang belanja modal tahun 2019-2020 sudah direalisasikan, tetapi belum didistribusikan sesuai fungsinya. Pemalsuan tanda tangan dalam laporan pertanggung jawaban penerimaan jasa PAD tanpa konfirmasi dan sampai saat ini belum diterima.
Pemotongan jasa kapitasi JKN di Puskesmas Palanro sebesar 19 persen tanpa konfirmasi musyawarah dengan alasan pihak BPJS Kesehatan memberi kewenangan penuh untuk melakukan pemotongan jasa meskipun sampai 50 persen.
Surat pengaduan itu pun telah ditembuskan ke Bupati Barru, Ketua DPRD dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru. Terkait hal ini, Sekda Barru Abustan yang dikonfirmasi, Rabu, 22 September 2021, mengaku belum menerima surat tersebut. “Saya belum terima suratnya. Dan belum mengetahui ada keresahan pegawai tersebut. Tapi akan kita tindaklanjuti ,” singkatnya.
Terpisah, Kadis Kesehatan dr Amis Rifai dan Kepala Puskemas Palanro Darmin Halmin yang dikonfirmasi melalui whatsapp belum juga memberikan keterangan akan kondisi tersebut. Bahkan, beredar kabar jika surat tersebut telah diterima Bupati hingga Ketua DPRD Barru, namun tidak ditanggapi hingga saat ini, dengan alasan kedekatan Kepala Puskesmas. (mad/B)
