Mewujudkan layanan kesehatan yang memadai agaknya sulit dilakukan bagi masyarakat di wilayah pulau terluar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan.
Pasalnya, jika ingin mendapat perawatan dokter, penduduknya harus ke ibukota kabupaten yang bermil-mil laut jauhnya dengan biaya cukup besar. Kabupaten Pangkep merupakan daerah yang memiliki wilayah kepulauan terluas di Sulsel, memiliki luas wilayah 12.362,73 km² dengan luas wilayah daratan 898,29 km² dan wilayah laut 11.464,44 km².
Empat wilayah kecamatan dimilikinya yakni Liukang Kalmas, Liukang Tangaya, Liukang Tupabbiring dan Liukang Tupabiring Utara. Bahkan beberapa pulau yang dimilikinya malah lebih dekat secara geografis dengan Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Bali dibandingkan Pulau Sulawesi.
Selain minimnya tenaga medis, yang membuat layanan kesehatan sulit di pulau. Menjalani pengobatan di wilayah daratan, bukan pilihan utama karena mahalnya ongkos yang harus dikeluarkan akibat sulitnya transportasi.
Seperti yang dialami, salah satu pasien yang merupakan warga Desa Satanger, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep. Ia di rujuk ke wilayah provinsi tetangga yakni RS di Nusa Tenggara Barat.
Pemerintah daerah yang ikut berupaya dengan membangun RS Pratama Tipe D yang di resmikan oleh Bupati Pangkep pada 15 Mei 2023, sampai sekarang belum mampu memberikan pelayanan kesehatan memadai.
Dan menurut keterangan Sekretaris Dinas Kesehatan Pangkep, untuk wilayab RS Type D di Desa Sailus masih sama seperti pelayanan Puskesmas Sailus. Terlebih, RS Type D tersebut belum memiliki Dokter Spesialis, mungkin karena kondisi jarak yang cukup jauh.
Olehnya itu, Pemerintah Pusat maupun Provinsi Sulawesi Selatan harus ikut berperan aktif dalam upaya mewujudkan layanan kesehatan bagi masyarakatnya. Ketua Himalaya Kabupaten Pangkep, Rafi tak menampik kondisi yang terus menerus dialami warga kepulauan terluar terkait layanan kesehatan.
Rafi bahkan menuturkan, beberapa warga di pulau akibat lambatnya menerima layanan kesehatan memadai akhirnya meninggal sebelum sempat dirujuk ke daratan atau ibukota kabupaten, sebab tidak punya cukup uang untuk biaya perjalanan. ”
“Karena bila harus dirujuk, masyarakat di sini mau tidak mau harus kedaratan dengan mencarter kapal, itu pun jika ada,”katanya. Hal itu bisa dimaklumi karena umumnya masyarakat di pulau bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Hanya sebagian kecil berprofesi sebagai pedagang kecil atau pegawai negeri.
Pendapatan rata-rata warga baik sebagai nelayan maupun petani tak menentu. Lantaran sebahagian besar masih mencari ikan secara tradisional, menggunakan kapal kayu dan dayung. Hanya sebagian kecil nelayan yang menggunakan kapal bermotor.
“Potensi alam di wilayah kepulauan cukup melimpah. Akan terapi sebagian hasil bumi hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan hanya sebagian kecil yang diperjualibelikan akibat kurangnya sarana pemasaran,”tutup Rafi.(*)
