Gugatan Caleg Terpilih Mundur Maju Pilkada Ditolak MK

Dua orang mahasiswa, Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan, mengajukan gugatan ke MK terkait Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada.

JAKARTA, KILASSULAWESI–Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan terkait Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Putusan ini dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis, 29 Februari 2024, oleh Ketua MK Suhartoyo.

Dalam gugatannya, Ahmad dan Nur meminta agar caleg terpilih yang ingin maju dalam pilkada harus mundur. Sama dengan kewajiban mundur dari jabatan sebagai anggota DPR/DPD/DPRD ketika maju dalam pilkada.

Bacaan Lainnya

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjelaskan, status calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih belum melekat hak dan kewajiban konstitusional. Oleh karena itu, kekhawatiran pemohon terkait potensi penyalahgunaan jabatan oleh caleg terpilih dianggap berlebihan.

“Terdapat selisih waktu antara pelantikan caleg terpilih dengan pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024. Sehingga, belum relevan memberlakukan syarat pengunduran diri bagi caleg terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah,” papar Daniel.

Namun, MK menegaskan agar KPU mewajibkan caleg terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika dilantik sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.

Terkait dalil pemohon mengenai calon anggota dewan yang mengingkari amanat dan menjadi “second option”, MK berpandangan bahwa pemilih memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Penilaian kapabilitas dan integritas calon lebih diketahui dan dirasakan oleh pemilih.

“Belum diakomodirnya persoalan pengunduran diri caleg terpilih tidak harus memperluas pemaknaan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada. Hal tersebut cukup diakomodir dengan penambahan syarat,” jelas Daniel.

“Pengunduran diri calon anggota DPR, DPD, DPRD sebelum ditetapkan sebagai anggota justru berpotensi mengabaikan prinsip kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan,” imbuhnya.

Dalam putusan ini, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). Guntur menilai, caleg terpilih harus mundur setelah ditetapkan sebagai peserta pilkada.

Menurut Guntur, substansi permohonan para Pemohon hendaknya dikabulkan, sehingga ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada sepanjang frasa “menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan” inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk juga calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.

“Dengan demikian, menurut pendapat saya, Permohonan para Pemohon seharusnya dikabulkan (gegrond wordt verklaard),” kata Guntur dikutip dari Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024.

Diajukan Dua Mahasiswa

Sebelumnya, dua orang mahasiswa, Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan, mengajukan gugatan ke MK terkait Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada. Pasal tersebut mewajibkan calon gubernur/ bupati/ wali kota untuk mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR/DPD/DPRD jika ingin maju dalam pilkada. Namun, pasal tersebut tidak mengatur tentang pengunduran diri caleg terpilih yang belum dilantik.

Gugatan ini diajukan karena kekhawatiran akan adanya konflik status antara caleg terpilih Pemilu 2024 dengan pasangan calon peserta Pilkada serentak 2024. Hal ini dikhawatirkan dapat menghambat proses kaderisasi dalam partai politik.

Para pemohon juga berargumen bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 berpotensi menimbulkan dual mandate bagi peserta yang mengikuti kedua kontestasi tersebut.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *