MAMASA, KILASSULAWESI—Penghasilan tetap atau siltap perangkat desa selama tiga bulan sejak Januari hingga Maret 2024 belum dibayarkan di Kabupaten Mamasa. Hal itu pun menuai reaksi beragam dan kecaman atas kondisi dilingkup Pemkab Mamasa. Parahnya lagi, dugaan adanya tebang pilih dalam pembayaran siltap kian mengemuka.
Dua Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Tabulahan angkat bicara atas kondisi tersebut. Kades Timoro, Rahmat Sirua bersama Kades Salluasin, Bambang mengaku geram atas lambatnya pembayaran siltap tersebut.
Ironisnya, lanjut Rahmat Sirua, dari 168 Desa di Kabupaten Mamasa beredar kabar bahwa sudah ada 33 desa yang sudah dibayarkan. ” Jika memang kemampuan keuangan daerah tidak memungkinka, jangan dulu ada desa yang dibayarkan. Karena ini terkesan ada diskriminasi alias tebang pilih pemerintah terhadap desa,”tegas Rahmat Sirua kepada Kilassulawesi di Penginapan Losmen Mamasa, Selasa 23 April 2024.
Rahmat menyebut hak dan kewajiban semua desa sama jadi tidak boleh ada yang dibeda-bedakan. Ia pun memberi waktu sampai tanggal 30 April 2024 untuk segera membayar siltap. “Apabila tidak di bayarkan maka pihaknya akan melakukan aksi demo. Kami yang belum dibayarkan akan turun demo, karena saya pribadi tidak bisa bendung teman-teman desa lainnya kalau sudah hilang kesabaran,”ungkap keduanya.
Terpisah, Wakil Ketua Sekretaris APDESI Mamasa, Warman Wirawan menambahkan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah bersama Pj Bupati Mamasa pekan lalu. Dan hasilnya akan segera dibayarkan siltapnya di bulan April , namun sampai saat ini belum ada.
Ia pun berharap siltap perangkat desa bisa cair sebelum akhir bulan April 2024. Sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan para kades dan perangkat desa. Namun apabila tidak ada pencairan sampai akhir bulan ini maka sejumlah desa dari seratus lebih yang belum dibayarkan memungkinkan akan melakukan aksi tuntutan,”tutup Warman.(*/wan)
