BOGOR, KILASSULAWESI– Sebagai langkah penting menuju pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHPKada) bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Angkatan I.
Sekjen MK Heru Setiawan hadir membuka kegiatan tersebut pada Senin, 19 Agustus 2014, sore kemarin. Acara yang berlangsung di Aula Grha 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) Cisarua, Bogor, Jawa Barat ini diikuti oleh 160 peserta Bawaslu dari berbagai daerah.
Heru dalam sambutannya menyampaikan ceramah kunci dari Ketua MK Suhartoyo tentang keberhasilan MK dalam menangani sengketa hasil Pemilu 2024 untuk Presiden, Wakil Presiden, dan Anggota Legislatif. Kini, fokus beralih pada PHPKada yang akan digelar mulai Desember 2024 hingga Maret 2025. Untuk itu, MK segera membentuk Gugus Tugas khusus mulai 26 November 2024.
“Waktu pelaksanaan di tiap daerah mungkin berbeda, namun peran Bapak dan Ibu dari Bawaslu tetap penting dalam memastikan kelancaran dan keadilan proses ini,” tegas Heru di hadapan 160 peserta yang hadir.
Heru juga menekankan bahwa partisipasi Bawaslu dalam Bimtek ini bukan hanya soal pemahaman teknis Hukum Acara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Lebih dari itu, Bawaslu akan berperan besar dalam memengaruhi putusan Mahkamah melalui keterangan yang diberikan di setiap sidang sengketa.
Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Puadi menjelaskan bahwa tugas utama Bawaslu tidak hanya mengawasi, tetapi juga mencegah potensi konflik dengan membuat indeks kerawanan dan melakukan pemetaan yang cermat. “Pencegahan dini adalah kunci dan kami di Bawaslu telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan setiap tahapan pemilihan berjalan tanpa hambatan,” kata Puadi.
Puadi juga mengingatkan para peserta Bimtek untuk tetap menjunjung tinggi netralitas dan objektivitas dalam menjalankan tugas. “Kita diharapkan memberikan keterangan yang adil, netral, dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa,” ujarnya menegaskan.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Nanang Subekti, melaporkan bahwa Pusat Pendidikan telah menyiapkan kurikulum khusus sesuai arahan Hakim Konstitusi. Hal ini dilakukan untuk memastikan persiapan PHPKada dilakukan secara matang.
Sementara itu, Analis Tata Usaha Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Chafid Sugianto, memperkenalkan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (Simultan). Sistem ini dirancang untuk memudahkan peserta dalam mengakses berbagai informasi penting terkait Bimtek, mulai dari materi hingga e-sertifikat. Dengan kehadiran Simultan, para peserta dapat lebih mudah dan transparan saat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, memastikan mereka siap menghadapi tantangan dalam penyelesaian sengketa Pilkada mendatang.
Untuk diketahui, bimtek ini digelar selama empat hari dari Senin hingga Kamis (19 – 22/8/2024) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor. Hadir memberikan materi sejumlah narasumber mulai dari hakim konstitusi, panitera muda, panitera konstitusi, asisten ahli hakim konstitusi, serta staf IT. Peserta akan mendapatkan materi seputar hukum acara perselisihan hasil Pilkada, dinamika pelaksanaan penanganan PHPKada, hingga praktik penyusunan keterangan Bawaslu untuk PHPKada. (*)
