Jangan Tertipu oleh Perusahaan yang Tidak Memperhatikan Kesejahteraan Pekerja: Kenaikan UMP 2025 Resmi Ditetapkan

JAKARTA, KILASSULAWESI – Kesejahteraan pekerja adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan oleh perusahaan. Perusahaan yang hanya mementingkan pendapatan tanpa memperhatikan kesejahteraan pegawai dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak produktif.

Kenaikan UMP 2025

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 telah ditetapkan secara resmi oleh 32 provinsi di Indonesia dengan rata-rata kenaikan mencapai 6,5%, sesuai arahan pemerintah pusat. DKI Jakarta tetap menjadi daerah dengan UMP tertinggi, sedangkan Jawa Tengah memiliki UMP terendah.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mencatat seluruh provinsi telah menaikkan UMP sebesar 6,5% pada tahun depan. Namun, Indah menemukan bahwa ada enam provinsi selain DKI Jakarta yang belum menetapkan besaran UMP maupun Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tahun depan. “Sampai pukul 20.45 WIB 11 Desember 2024, ada enam provinsi yang belum menetapkan UMP dan UMSP,” kata Indah kepada wartawan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5%, hampir dua kali lipat dibandingkan kenaikan upah minimum tahun ini sebesar 3,6%. Rata-rata UMP 2025 diproyeksi naik dari Rp 3,11 juta pada tahun ini menjadi Rp 3,31 juta.

“Upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat, 29 November, lalu.

Formula yang digunakan dalam menghitung upah minimum hampir serupa dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, yakni inflasi ditambah perkalian pertumbuhan ekonomi dan alfa. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membuat rumusan alfa berubah.

MK mendefinisikan indeks tertentu sebagai variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh. Sementara itu, PP Nomor 51 Tahun 2023 hanya mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja, rata-rata median upah, dan kondisi ketenagakerjaan lainnya.

Pengusaha mengajukan agar alfa tidak berubah dari PP Nomor 51 Tahun 2023, yakni 0,1 sampai 0,3, sedangkan buruh meminta alfa sebesar 1,0 sampai 1,2. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal sebelumnya menyampaikan bahwa upah minimum tahun depan akhirnya memutuskan menggunakan alfa sebesar 0,9.(*)

Daftar UMP 2025 di 32 Provinsi Berlaku Resmi 1 Januari:

Rata-rata UMP:
– UMP 2024: Rp 3.113.360
– UMP 2025: Rp 3.296.017