JAKARTA, KILASSULAWES – Permintaan Presiden RI Prabowo Subianto kepada para Ketua Umum Partai Politik agar mengubah sistem pemilu di Indonesia yang dinilai terlalu mahal mendapat dukungan dari Senator asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
LaNyalla telah menyampaikan pandangan ini secara resmi saat pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPR dan DPD di Senayan, 16 Agustus 2023. Menurut LaNyalla, Indonesia harus kembali menjalankan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa, di mana MPR harus kembali menjadi lembaga tertinggi negara.
“Saya 100 persen mendukung apa yang disampaikan Presiden. Kita harus kembali menjalankan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. Adapun penyempurnaan terhadap sistem asli Indonesia, yang tertuang di UUD 1945 naskah 18 Agustus 1945, dapat dilakukan dengan addendum. Bukan mengganti sistem,” tukas Ketua DPD RI ke-5 itu.
LaNyalla menambahkan bahwa Kementerian Keuangan secara resmi menyatakan bahwa APBN tahun 2024 tekor lebih dari Rp.400 triliun. Salah satunya, lanjut LaNyalla, pasti tergerus oleh biaya pemilu dan pilkada di tahun 2024 ini, selain untuk percepatan pembangunan IKN dan besarnya bansos karena kemiskinan.
Menurut LaNyalla, sistem politik yang mahal akan melahirkan high-class economy, atau para bandar pembiaya politik, yang pada akhirnya akan mendikte kebijakan dan sistem politik suatu negara. Ini tentu tidak sehat, karena akan melahirkan ketidakadilan dan merusak kohesi bangsa. “Pak Prabowo sendiri dalam bukunya ‘Indonesia Paradoks Indonesia dan Solusinya’, mengatakan angka gini ratio 0,36 adalah ketimpangan kekayaan yang besar.
Ketimpangan yang berbahaya. Ketidakadilan ekonomi ini jika dipantik dengan tepat dapat memicu konflik sosial, huru hara dan perang saudara yang berkepanjangan,” tandasnya mengutip buku tulisan Prabowo Subianto itu.
LaNyalla menegaskan bahwa sistem yang dirumuskan para pendiri bangsa adalah sistem paling sesuai dengan DNA rakyat Indonesia, yang bersifat monodualis, bukan individualis. Dengan begitu, kita bisa bersatu padu, menyatukan tekad bersama dalam semangat sebagai patriot bangsa.
Sebelumnya, Presiden Prabowo saat menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Bogor, Jawa Barat, Kamis malam, menyatakan bahwa demokrasi yang ada di Indonesia saat ini harus diperbaiki. Ia pun meminta seluruh Ketua Umum Partai Politik yang datang di HUT Partai Golkar untuk menyepakati adanya perubahan sistem politik.(*)
