JAKARTA– Langkah “bersih-bersih” Badan Gizi Nasional (BGN) kian nyata. Lembaga yang dipimpin Sudaryono menutup 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia karena terbukti melanggar standar prosedur operasional (SOP).
Tak hanya itu, ratusan pegawai non-ASN juga resmi diberhentikan dalam upaya memperkuat integritas internal. Rincian penutupan dapur SPPG meliputi 98 dapur di Sumatera, 424 dapur di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB, NTT, dan Papua, serta 311 dapur di Jawa dan Madura.
“Dapur yang di-suspend ini bukan seperti yang lalu. Dulu di-suspend, tapi tetap dibayar. Kalau sekarang ditutup, tidak dibayar, karena pelanggaran,” tegas Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.
Selain menutup dapur, BGN juga menghentikan 261 pegawai non-ASN (224 pegawai dan 37 tenaga ahli). Penindakan turut menyasar aparatur sipil negara (ASN) dan PPPK:
– 9 ASN/PPPK pelanggaran berat berpotensi diberhentikan.
– 39 ASN/PPPK pelanggaran ringan dijatuhi mutasi, demosi, hingga sanksi administratif.
Sudaryono menyebut pelanggaran yang ditemukan mencakup judi online, ketidakdisiplinan, hingga indikasi korupsi.
Agenda Prioritas
Langkah penertiban ini menjadi bagian dari tiga agenda prioritas BGN:
– Memberantas korupsi internal.
– Memastikan program Makan Bergizi Gratis tepat sasaran.
– Memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan dapur gizi.
“Penting bagi kami memastikan abdi negara di setiap dapur itu bekerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, dan memastikan menu yang tersaji itu baik. Kami coba selesaikan dari sisi keterbukaan, transparansi, komunikasi, serta pelibatan publik,” ujar Sudaryono.
