POLEWALI MANDAR,– Komisi IV DPRD Kabupaten Polewali Mandar menegaskan komitmennya mendukung penguatan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Polman sepanjang program yang diusulkan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat dan sejalan dengan visi misi Bupati Polman yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja antara Komisi IV DPRD dan Dinas Sosial Polewali Mandar yang membahas arah kebijakan serta mekanisme penyusunan anggaran, Senin 27 Juli 2026 diruangan komisi IV.
Dalam rapat tersebut, salah satu anggota Komisi IV Rudi Hamzah meminta Dinas Sosial menyusun usulan anggaran berdasarkan kebutuhan aktual dan skala prioritas, bukan semata-mata mengacu pada pagu anggaran sementara yang belum mendapatkan persetujuan DPRD.
Menurut Rudi setiap program harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan visi dan misi Bupati, target indikator kinerja, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta agenda percepatan penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD.
Komisi IV juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja yang langsung menyentuh masyarakat diharapkan memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan belanja penunjang agar anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,Terang Rudi.
Hasil pembahasan tersebut lanjutnya,akan menjadi salah satu dasar bagi Komisi IV dalam memperjuangkan kebutuhan anggaran Dinas Sosial pada pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Selain membahas substansi program, rapat juga mengevaluasi mekanisme penyusunan anggaran. DPRD menilai proses penganggaran pada tahun-tahun sebelumnya masih memiliki kelemahan karena keterbatasan waktu, sehingga sejumlah usulan anggaran disahkan tanpa proses asistensi yang optimal.
“Ke depan, usulan anggaran setiap organisasi perangkat daerah akan lebih dahulu dibahas di tingkat komisi sebelum masuk ke Badan Anggaran. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh kegiatan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan target pembangunan yang telah ditetapkan.”Ujar nya.
Selain itu,Komisi IV juga meminta seluruh perangkat daerah menyusun daftar kegiatan berdasarkan skala prioritas. Dengan demikian, apabila terjadi keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Badan Anggaran dapat langsung menunda kegiatan yang dinilai kurang prioritas tanpa harus melakukan pembahasan ulang secara menyeluruh.
Sementara itu,Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahri Fadly, menegaskan bahwa Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang proporsional. Namun, menurutnya, besaran anggaran tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan diarahkan pada program yang benar-benar berdampak.
Ia mendorong Dinas Sosial agar pada tahun anggaran 2027 memfokuskan program pada dua sasaran utama, yakni menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dengan target sekitar 1–2 persen per tahun serta mengupayakan pengalihan sebagian beban pembiayaan dari APBD ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah pusat.
DPRD juga menaruh perhatian terhadap efisiensi pembiayaan BPJS yang masih menjadi beban APBD. Beban anggaran yang saat ini mencapai sekitar Rp 48 miliar diharapkan dapat ditekan menjadi kisaran Rp 25–30 miliar melalui optimalisasi pembiayaan dari pemerintah di atasnya.
Fahri menegaskan Komisi IV siap mendukung peningkatan anggaran Dinas Sosial apabila perangkat daerah tersebut mampu menyusun program kerja yang terukur, terintegrasi, serta memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
Usai rapat,Kepala Dinas Sosial Polewali Mandar Faizal Katohidar menyampaikan bahwa pihaknya saat ini memfokuskan penyusunan program pada dua isu utama, yakni percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan akurasi data masyarakat penerima bantuan sosial.
Menurutnya, besaran anggaran yang akan diusulkan masih dalam tahap pembahasan internal bersama seluruh bidang di Dinas Sosial untuk menyesuaikan dengan skala prioritas serta kondisi fiskal daerah. Ia mengakui usulan anggaran masih berpotensi mengalami perubahan karena seluruh perencanaan harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga memberikan masukan agar usulan anggaran Dinas Sosial dapat ditingkatkan sehingga lebih mampu mendukung pelaksanaan program prioritas. Namun demikian, realisasi besaran anggaran tetap akan bergantung pada hasil pembahasan lanjutan dan kondisi fiskal Kabupaten Polewali Mandar.
Melalui sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan penyusunan anggaran Dinas Sosial dapat menghasilkan program yang lebih tepat sasaran, efektif, serta mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Polewali Mandar.
Rapat kerja komisi IV DPRD Polman dan Dinas sosial tidak menemukan hasil karena pembahasan nya ditunda dan akan dilanjutkan di hari kamis mendatang hingga usulan anggaran dari dinas sosial betul-betul sudah final untuk dibahas di forum selanjutnya.(*)
