POLMAN, KILASSULAWESI –Sebanyak 20 Puskesmas di Kabupaten Polman terpaksa harus menelan pil pahit lantaran dana non kapitasi di tahun 2023 yang mencapai Rp 3,3 Miliar nampaknya belum ada kejelasan untuk dibayarkan.
Sejumlah tenaga kesehatan di puskesmas mengeluh akibat dana non kapitasi belum terbayarkan tahun 2023.Ironisnya pihak BPJS Kesehatan mengklaim telah menyelesaikan pembayaran kepada Pemerintah Kabupaten Polman,Kondisi ini memicu keresahan di kalangan nakes yang mengandalkan dana non kapitasi untuk mendukung operasional pelayanan kesehatan.
Salah seorang nakes yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa keterlambatan ini telah berdampak pada motivasi dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
“Kami bekerja siang dan malam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, tetapi hak kami belum dipenuhi. Beberapa dari kami belum menerima dana non kapitasi sejak tahun 2023, bahkan makan minum pasien terpaksa menggunakan dana pribadi atau pinjaman, ini kami lakukan agar pasien tetap bisa terlayani termasuk makan minum selama menjalani perawatan”,ujar salah seorang Tenaga kesehatan yang ditemui pada Jumat 13 Desember 2024
Sementara itu Kepala dinas kesehatan Polman dr,Mustaman menyampaikan bahwa dana non kapitasi yang ada di puskesmas itu meliputi insentif para tenaga kesehatan mulai dari Dokter,Bidan, Perawat, operasional hingga makan minum pasien sehingga itu harus terjamin agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal, namun karena tidak terbayar sehingga menjadi pemicu para tenaga nakes kurang optimal memberikan pelayanan.
Keterlambatan pencairan dana non kapitasi berdampak signifikan pada layanan kesehatan. Beberapa puskesmas dilaporkan mengalami kesulitan operasional, termasuk makan minum pasien. Tenaga kesehatan pun mulai mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kami juga belum tau seperti apa ini Pemda hingga kini belum membayarkan non kapitasi untuk tahun 2023, yang nominal nya sekira Rp 3,3 M.Untuk tahun 2024 ini juga terbilang lambat karena sampai saat ini belum juga dibayarkan, tapi semoga saja bisa segera terbayarkan dalam dekat ini karena menunggu PJ sekda dari Mamuju apalagi semua persyaratan sudah dipenuhi,”terang dr.Mustaman
Mustaman berharap masalah ini segera diselesaikan agar pelayanan kesehatan di Polewali Mandar dapat berjalan optimal karena ini menyangkut hajat orang banyak.
Terpisah, Kepala Badan keuangan Pemkab Polman melalui Kepala bidang perbendaharaan Andi Nurhayat menyampaikan dana non kapitasi PKM yang masih ada 3,3 M itu nya semua sudah ditransfer masuk ke rekening kas daerah (RKUD),pihak BPJS telah mentransfer masuk ke kas daerah namun ia tidak tau menau mengapa tidak dibayarkan karena dirinya baru bergabung dibagian perbendaharaan di bulan Januari 2024.
“Harusnya sih kalau sudah ada di RKUD harus dibayarkan tapi saya konfirmasi dana tersebut memang dianggarkan tapi bayar hutang tahun 2024 dan itu masuk dianggaran perubahan bukan pokok.Memang di tahun 2024 sebelum perubahan kita gencarkan bayar hutang,dari 50 M hutang itu sudah terbayar 45 M sisa 5 M yang belum,”jelas Andi Nurhayat.
Ia mengakui jika dana Non kapitasi tahun 2023 itu akan dibayarkan melalui pemasukan daerah ( PAD) seperti pajak dan lainnya namun jika target pad mencapai, maka itu akan segera dibayarkan tapi kalau tidak maka pihaknya tidak menjamin apakah akan terbayarkan atau tidak.
“Semoga saja Pad kita capai target karena hingga saat Ini dari target 70 milyar sudah ada 45 milyar yang masuk apalagi banyak kewajiban tahun Ini yang mau diselesaikan seperti ADD dan BPJS sehingga kita berharap pad capai target,”harap nya.
“Kalau non kapitasi tahun 2024 itu dana nya aman dan segera terbayarkan,”, sambung Andi Nurhayat.(*)
