Kegiatan KPU Parepare di Makassar: Efisiensi Anggaran Dipertanyakan di Tengah Penekanan Presiden Prabowo

Beredar kegiatan KPU Parepare di Kota Makassar

PAREPARE, KILASSULAWESI– KPU Parepare kembali menjadi sorotan publik terkait pelaksanaan kegiatan di Kota Makassar yang menggunakan anggaran APBD. Hal ini terungkap dalam surat KPU Parepare yang beredar melaksanakan rapat evaluasi badan Ad Hoc penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 tingkat KPU Kota Parepare.

Agenda kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari, yaitu Sabtu-Senin, 25-27 Januari 2025, dilakukan di Hotel Aryaduta, Kota Makassar. Penggunaan anggaran KPU Parepare yang berasal dari dana hibah menjadi perhatian publik. Dimana, Pemkot Parepare telah memberikan anggaran dana hibah sekitar Rp 24 miliar untuk Pilwalkot 2024. Dari jumlah tersebut, Rp 19 miliar dialokasikan untuk KPU Parepare.

Bacaan Lainnya

Penggunaan dana hibah untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar daerah menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi dan transparansi anggaran. Sangat miris melihat kegiatan ini dilakukan di tengah upaya efisiensi anggaran yang sedang digalakkan oleh pemerintah.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu, KPU Parepare diharapkan dapat menggunakan anggaran secara bijaksana dan akuntabel.

Dr. Hasrullah MA

Pemerhati Pemerintahan sekaligus Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Hasrullah MA, menegaskan bahwa sangat miris dengan apa yang dilakukan KPU Parepare. Menurut mantan tim seleksi KPU itu, di tengah semua pihak yang sedang mengencangkan pinggang terkait efisiensi anggaran, KPU Parepare seharusnya bertugas secara profesional dan jauh dari cela publik.

“Semua menyangkut anggaran harus diperhatikan secara seksama, terlebih di tengah kondisi daerahnya. Parepare itu lengkap sarananya, tidak perlu ke Kota Makassar. Beda jika melakukan kunjungan keluar Jawa seperti studi banding,” ungkapnya, Sabtu, 25 Januari 2025.

Sebagai penyelenggara, KPU seharusnya memberi contoh kepada eksekutif dan menahan diri dari membuat hal-hal yang menjadi penilaian publik. Dalam konteks ini, kegiatan rapat evaluasi yang dilaksanakan di luar daerah bisa menjadi topik diskusi yang penting bagi masyarakat.

Efisiensi Anggaran

Penekanan Presiden RI, Prabowo Subianto, terhadap efisiensi anggaran memberikan harapan baru bahwa praktik semacam itu akan diminimalkan. Masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap langkah ini. Jika efisiensi benar-benar diterapkan, Indonesia dapat menghemat anggaran yang cukup besar untuk dialokasikan ke sektor-sektor prioritas.

Namun, jika hanya sekadar wacana tanpa aksi nyata, kepercayaan publik terhadap pemerintah justru akan menurun. Pernyataan presiden kedelapan yang menekankan pentingnya penyusunan anggaran berorientasi pada efisiensi dan penghematan mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Di tengah tekanan global, defisit anggaran, dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, langkah ini terdengar sebagai terobosan penting. Namun, seperti pepatah, “berkata itu mudah, melakukannya sulit,” pertanyaan utama adalah apakah komitmen ini akan diwujudkan secara nyata atau hanya menjadi jargon politik semata?

Penekanan pada efisiensi dan penghematan anggaran adalah langkah yang patut diapresiasi, tetapi implementasinya harus benar-benar diawasi. Ini adalah momen penting bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa mereka serius dalam mengelola keuangan negara demi kesejahteraan rakyat.

Efisiensi bukan hanya soal memotong biaya, tetapi juga tentang memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan membawa manfaat nyata. Masyarakat Indonesia termasuk Kota Parepare menunggu dengan harap, apakah pemerintahan Prabowo akan berhasil menjadikan efisiensi anggaran sebagai pijakan baru dalam tata kelola negara, atau hanya menambah daftar panjang retorika politik tanpa tindakan nyata.

Kita semua berharap, kali ini retorika berubah menjadi realita. Maka, sorotan terhadap kegiatan KPU Parepare diharapkan dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggarannya usai pelaksanaan pemilu 2024.

Selain itu, penting bagi KPU Parepare untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat maksimal bagi penyelenggaraan pemilu dan masyarakat.(*)

Pos terkait