POLMAN, KILASSULAWESI — Ketua DPRD Polewali Mandar Fahry Fadly menilai Pemerintahan di Polewali mandar sudah butuh perbaharuan, selama ini jabatan yang diemban oleh OPD – OPD baik Camat Lurah dan Kabid Kabid sudah terlalu lama sehingga di butuhkan penyegaran.
Menurut Fadli jabatan yang diemban terlalu lama di suatu OPD itu akan berdampak terhadap kinerja, lantaran sudah mengetahui seluk beluk sehingga bisa menjadi hal negatif di OPD itu maka dari itu di perlukan Penyegaran.
Fahri berharap rotasi yang akan dilakukan oleh bupati Polman Samsul Mahmud ini dapat memilih pejabat yang tepat yang dapat bekerja yang mampu memperbaiki daerah Polman karena daerah sedang tidak baik baik saja.
“Semoga dengan adanya rotasi jabatan ini baik eselon II, eselon III Kabid, Camat dan Lurah Bupati dapat menempatkan orang yang tepat yang dapat membawa kabupaten Polman kearah yang lebih baik,”ungkap Ketua DPRD Polman Fahri Fadly Selasa 11 Maret 2025.
Selain berharap pemerintah yang bersih dan tepat, politisi Golkar itu mengapresiasi langkah Bupati yang mendorong inspektorat terus melakukan mengaudit di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Polman yang dianggap bermasalah.
Menurutnya, audit ini sangat penting mengingat membengkaknya hutang daerah yang terus terjadi dalam 3 tahun terakhir, baik pada tahun .2023 maupun 2024 Bahkan di tahun ini informasinya sudah mencapai Rp. 60 Milyar.
“Dengan kondisi keuangan daerah yang terus mengalami defisit, maka perlu, bahkan tidak hanya OPD tertentu tapi harus dilakukan audit secara menyeluruh di setiap OPD, terutama di bagian keuangan. Ini harus menjadi perhatian khusus karena ada indikasi kejanggalan dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya
Audit yang dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan arahan Bupati Polman disebut sebagai langkah positif dalam meningkatkan transparansi pemerintahan.
Ia menilai bahwa keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan program kerja adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap OPD.
“Saya mendukung langkah audit ini sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Ia juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak bermain-main dengan pengelolaan keuangan daerah.
“Keuangan daerah saat ini sangat terbatas, jadi harus digunakan secara bijak dan sesuai kebutuhan prioritas. Jangan sampai ada penyalahgunaan yang justru memperburuk kondisi keuangan daerah,” ujarnya.
Kata Fahri , efisiensi anggaran menjadi langkah krusial di tengah kondisi defisit. Pengalihan anggaran dari kegiatan yang tidak urgen ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat perlu dilakukan agar keuangan daerah dapat lebih stabil,”pungkasnya .(*)
