CIKARANG — Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tahun 2025 yang digelar di Gedung Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Komunikasi dan Digital, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 30 Agustus 2025 , menandai babak baru dalam perjalanan organisasi pers tertua di Indonesia.
Dalam pemilihan Ketua Umum PWI Pusat periode 2025–2030, Akhmad Munir berhasil mengungguli Hendry Ch Bangun dengan perolehan 52 suara berbanding 35 suara dari total 87 suara sah. Munir, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama LKBN ANTARA, mendapat sambutan hangat dari peserta kongres yang menyambut kemenangannya dengan sorak gembira dan pengalungan selendang sutera khas Bugis sebagai simbol kemenangan.
Kongres kali ini mendapat sorotan luas karena digelar setelah dua tahun dinamika internal yang cukup tajam pasca-Kongres PWI 2023 di Bandung. Saat itu, Hendry Ch Bangun terpilih sebagai Ketua Umum, namun muncul dualisme kepengurusan yang memicu kegaduhan di tubuh organisasi. Kongres 2025 menjadi momentum penting untuk merajut kembali persatuan dan soliditas PWI.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, dalam sambutannya menekankan pentingnya persatuan demi ekosistem pers nasional yang berkualitas. “Kita harap semua bisa kembali solid dan bersatu untuk memilih kepemimpinan yang bisa diterima semua anggota dan memimpin dengan baik,” ujarnya.
Dalam pidato perdananya, Akhmad Munir menegaskan komitmennya untuk menjadikan PWI sebagai organisasi modern yang solid, profesional, dan berintegritas. Ia menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pers dan Komdigi yang telah mendukung jalannya kongres tanpa intervensi, sebagai bentuk penghormatan terhadap independensi organisasi pers.
“PWI harus menjadi benteng kebebasan pers, sekaligus rumah besar bagi wartawan Indonesia untuk terus berkarya secara etis dan profesional,” ujar Munir.
Terpilihnya Munir membawa harapan baru bagi insan pers dan publik luas. PWI diharapkan kembali fokus pada program kerja strategis, memperkuat pendidikan jurnalistik, serta menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap lembaga pers. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, turut menyampaikan bahwa rekonsiliasi ini adalah langkah bijak untuk menjaga kualitas demokrasi dan integritas media.(*)
