MAKASSAR – Keputusan panitia menetapkan Graha Pena Fajar, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar sebagai lokasi pelaksanaan Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan pada 2 Juni 2026, memantik kritik keras dari sejumlah wartawan yang tergabung dalam Forum Penyelamat PWI Sulsel.
Panitia sebelumnya berdalih, penetapan Graha Pena dilakukan setelah mempertimbangkan aspek kenyamanan, keamanan, kapasitas ruangan, hingga area parkir. Beberapa alternatif yang direkomendasikan Pemprov Sulsel, seperti Aula Jusuf Kalla dan Gedung Mulo, dinilai tidak memadai untuk menampung sekitar 400 peserta dan peninjau konferensi.
Namun keputusan itu justru membuka polemik baru di internal organisasi. Ketua Forum Penyelamat PWI Sulsel, Arfandi Palallo, menilai pemilihan Graha Pena Fajar berpotensi menimbulkan persepsi ketidaknetralan dalam proses pemilihan Ketua PWI Sulsel.
“Ini bukan semata soal gedung atau fasilitasnya, tetapi menyangkut persepsi independensi dan rasa keadilan seluruh peserta konferensi. Lokasi konferensi harus steril dari kesan keberpihakan,” tegas Arfandi.
Ia mengakui alasan teknis panitia dapat dipahami, tetapi menekankan bahwa konferensi organisasi profesi wartawan seharusnya juga mempertimbangkan aspek etik dan psikologis peserta.“PWI Sulsel sedang menghadapi krisis kepercayaan internal. Karena itu seluruh proses konferensi, termasuk penentuan venue, harus mampu menghadirkan rasa netral bagi semua pihak,” ujarnya.
Menurutnya, penggunaan Graha Pena Fajar bisa memunculkan asumsi publik bahwa arena konferensi berada dalam pengaruh kelompok tertentu, mengingat adanya kedekatan historis maupun emosional sebagian pihak terhadap lokasi tersebut. “Kalau sejak awal sudah muncul persepsi keberpihakan, maka hasil konferensi dikhawatirkan akan terus dipersoalkan. Padahal yang dibutuhkan PWI Sulsel hari ini adalah rekonsiliasi dan pemulihan marwah organisasi,” tambahnya.
Forum Penyelamat PWI Sulsel pun meminta panitia membuka ruang komunikasi dengan seluruh unsur peserta konferensi untuk mempertimbangkan lokasi alternatif yang lebih netral. “Demokrasi organisasi harus dimulai dari proses yang bersih, transparan, dan independen. Tempat pelaksanaan konferensi semestinya menjadi ruang bersama seluruh anggota, bukan lokasi yang menimbulkan tafsir keberpihakan,” tutup Arfandi.
Di luar dinamika dukungan, sejumlah wartawan senior mengingatkan agar Konferprov tidak sekadar jadi ajang perebutan kursi, melainkan momentum memperbaiki marwah organisasi.Ibrahim Manisi, wartawan senior Ajatappareng, menegaskan, PWI bukan hanya papan nama, tapi rumah besar wartawan. Jangan sampai rumah ini retak karena ambisi sesaat.
Ungkapan itu menjadi pengingat bahwa demokrasi internal harus dijaga, sebab publik menanti PWI tampil sebagai teladan etika dan profesionalisme. Dalam bahasa Bugis, “mappadeceng” bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata untuk menegakkan kebaikan di tengah riuhnya kontestasi.(*)
