BEKASI– Upaya percepatan swasembada pangan nasional mendapat dukungan tegas dari institusi penegak hukum. Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, memerintahkan seluruh jajaran kejaksaan, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, untuk mendampingi dan mendukung penuh program-program Kementerian Pertanian (Kementan) yang dipimpin Menteri Andi Amran Sulaiman.
Dalam kegiatan Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan yang digelar di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Selasa, 19 Agustus 2025, Burhanuddin menegaskan bahwa dukungan terhadap program pangan bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban institusional.
“Saya perintahkan untuk semua daerah mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Burhanuddin.
Burhanuddin menyoroti bahwa persoalan pangan menyentuh aspek mendasar kehidupan rakyat. Kekurangan pangan, menurutnya, bisa memicu instabilitas sosial dan membuka celah praktik korupsi. Oleh karena itu, kejaksaan menempatkan dukungan terhadap program pangan sebagai bagian dari penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan publik. “Pangan adalah soal perut. Kalau perut kosong, bisa merembet ke mana-mana,” ujarnya.
Ia bahkan menyatakan akan menegur langsung jajaran kejaksaan yang tidak hadir mendampingi Mentan saat kunjungan kerja ke daerah.
Dalam semangat kolaborasi, Kejaksaan juga menginisiasi pemanfaatan aset-aset sitaan perkara korupsi untuk mendukung program Jaksa Mandiri Pangan. Lahan-lahan tersebut kini ditanami padi dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, menjadi bukti bahwa penegakan hukum dan pembangunan bisa berjalan beriringan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi atas dukungan Jaksa Agung. Ia menilai keterlibatan kejaksaan mempercepat realisasi berbagai program strategis, mulai dari distribusi pupuk hingga pencetakan sawah baru.
“Kalau Kementan yang minta, kadang proses bisa tertunda. Tapi kalau ada perintah dari Kajati atau Kajari, langsung jalan malam itu juga,” ungkap Amran.
Ia optimistis, dengan sinergi lintas sektor yang solid, target swasembada pangan yang ditetapkan Presiden bisa dicapai lebih cepat dari rencana.
“Insyaallah, jika semua bergerak serentak, target empat tahun bisa kita capai hanya dalam satu tahun,” tegasnya.
Panen raya Jaksa Mandiri Pangan di Bekasi menjadi simbol kuat kolaborasi antara penegakan hukum dan pembangunan pertanian. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Kementan, pejabat Kejaksaan Agung, Kajati Jawa Barat, Kajari, pimpinan Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, Wakil Bupati Bekasi, serta para petani setempat.
Dengan dukungan lintas sektor yang semakin kokoh, pemerintah optimistis Indonesia mampu mempercepat langkah menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan.(*)
