JAKARTA– Di tengah gelombang demonstrasi yang masih berlangsung di berbagai daerah, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis di Istana Merdeka, Jakarta, bersama jajaran pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik.
Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam upaya konsolidasi politik nasional dan penegasan komitmen terhadap aspirasi publik.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP), Bahlil Lahadalia (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), Surya Paloh (NasDem), Muhaimin Iskandar (PKB), Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), dan Muhammad Kholid (PKS). Dari unsur lembaga negara, tampak Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.
Dalam keterangannya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa para ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang dinilai melakukan kekeliruan. Mulai 1 September 2025, kebijakan tunjangan DPR akan dicabut dan kunjungan kerja ke luar negeri dimoratorium. Bahkan, beberapa anggota DPR dicabut keanggotaannya oleh partai masing-masing.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI,” tegas Presiden Prabowo.
Langkah ini dinilai sebagai respons konkret terhadap sorotan publik atas perilaku dan kebijakan legislatif yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kepekaan para wakil rakyat terhadap suara masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional, selama disampaikan secara damai.
“Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998,” ujar Presiden.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah membuka ruang dialog dan mendukung penyampaian aspirasi yang konstruktif.(*)
